Menlu Sugiono Dorong OKI Aktif dan Solid di Isu Palestina

6 days ago 7

Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi. Pada forum itu, Menlu menyerukan pentingnya penguatan solidaritas dan kesatuan negara-negara OKI terkait isu Palestina.

Forum tersebut digelar pada Jumat (7/3), awalnya, Menlu menyampaikan Indonesia, di bawah Presiden Prabowo Subianto, akan terus memperjuangkan keadilan untuk rakyat Palestina.

"Solidaritas dan kesatuan untuk Palestina menjadi sebuah keharusan. Isu Palestina harus menyatukan kita, bukan memecah kita," katanya, dalam keterangan dari Kemenlu, Sabtu (8/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menlu Sugiono mengusulkan tiga langkah penting yang dalam merespon situasi yang mendesak di Palestina. Pertama, melanjutkan kesepakatan gencatan senjata.

Ia berharap negara OKI dan dunia internasional terus menekan Israel agar menghormati kesepakatan gencatan senjata, serta memastikan kelanjutan negosiasi ke fase kedua.

"Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari Kesepakatan Gencatan Senjata Tahap Pertama, Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua," kata Sugiono.

"Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," katanya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono mengajak negara anggota OKI berperan lebih dalam pemulihan kapasitas UNRWA. Selain itu, OKI harus mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional terhadap Israel yang saat ini tengah berlangsung.

Kedua, rencana ke depan (the day-after plan), khususnya dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Menlu menegaskan kembali posisi Indonesia yang mengecam dan menolak dengan keras segala bentuk upaya pemindahan paksa warga Palestina, dengan dalih apapun.

Menlu mengharapkan OKI dapat memainkan peran pentingnya dalam memastikan upaya rekonstruksi Palestina benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina.

Menlu menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Deklarasi Kairo yang baru saja disepakati negara-negara Arab di Kairo (4/3). "Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza, dengan berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat", tegas Menlu.

Ketiga, Menlu meminta perkuat upaya mewujudkan Solusi Dua Negara untuk Palestina.

"Saya melihat dukungan internasional terus mengalir untuk Solusi Dua Negara. Upaya ini perlu kita perkuat di berbagai forum internasional termasuk di PBB, OKI dan Liga Arab," ajak Menlu Sugiono.

"Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya, dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya Solusi Dua Negara," tambahnya.

Isu Suriah

Selain isu Palestina, KTM LB OKI juga membahas mengenai situasi terkini di Suriah. Dalam pernyataannya, Menlu menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh rakyat Suriah dalam menentukan arah pembangunan Suriah ke depan, yang demokratis dan inklusif, dengan proses Syrian-led and Syrian-owned.

KTM LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Kuwait, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turkiye dan Yordania.

Hadir pula menteri negara dari Qatar dan Persatuan Emirat Arab. Konferensi menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza, serta Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, yang sebelumnya dibekukan sejak 2012.

Di sela-sela pertemuan, Menlu Sugiono juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil PM/Menlu Pakistan Mohammad Ishaq Dar, Menlu Tunisia Mohamed Ali Nafti, dan Menlu Suriah Asaad al-Shaibani, untuk membahas kerja sama bilateral dan isu-isu di kawasan

(aik/dhn)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial