Mengenal Sekolah Rakyat, Upaya Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Jakarta -

Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan.

Berikut ulasan tentang Sekolah Rakyat.

Apa itu Sekolah Rakyat?

Dilansir situs resmi Kemensos, Sekolah Rakyat rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Kurikulum dan kelengkapan lainnya sedang dirumuskan.

Sekolah ini gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan serta dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurut data, hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD, yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Diharapkan, masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.

Konsep Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025). Keduanya membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini kami bertemu dengan Pak Menteri PU bahas koordinasi terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, menindaklanjuti arahan bapak presiden," kata Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, sarana dan prasarana penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia menyebut, Kementerian PU akan membentuk tim dan membuat rancangan desain awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan konsep asrama atau boarding school.

Selain itu, Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di atas lahan dengan luas 5-10 hektare.

"Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan 5-10 hektare," ujar Gus Ipul.

Dalam pendirian Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school (asrama), Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh berpendapat ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Hal itu mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, dan juga kurikulum.

Selain itu, ia juga menambahkan tata kelola dan kendali kualitas juga penting karena menyangkut pemantauan kualitas sekolah.

Untuk membahas seluruh aspek tersebut, Gus Ipul pun membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Berbagai Kementerian/Lembaga hadir dalam rapat tersebut, seperti Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi untuk mewujudkan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengungkapkan Kementerian/Lembaga ini nantinya akan tergabung ke dalam Satgas dan fokus mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai bidang masing-masing.

"Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu," ujarnya.

(kny/jbr)