Mendagri Minta Pemda Antisipasi Cuaca Ekstrem: Negara Harus Hadir

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca ekstrem. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama bagi yang terdampak bencana alam.

"Jangan membiarkan masyarakat bekerja sendiri. Negara harus hadir, dan kehadiran negara itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi [cuaca] apa yang akan terjadi," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mencontohkan di negara lain, bencana alam juga terjadi, namun mampu diantisipasi dengan baik sehingga jumlah korban bisa diminimalkan. Oleh karena itu, ia meminta Pemda untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Contohnya untuk jangka panjang daerah yang terdampak bencana didorong mendiskusikan skema terbaik dalam menghadapi potensi bencana.

"Yang paling penting adalah informasinya (prediksi terjadinya cuaca ekstrem) akurat dan kita cepat mensiagakan kekuatan kita," imbuhnya.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Pemda untuk memanfaatkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Secara khusus, ia meminta daerah yang memiliki dinas terkait agar berkoordinasi dengan BMKG guna mendapatkan prakiraan cuaca yang valid sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih baik.

Pada forum yang sama, Mendagri juga mengimbau Pemda memastikan kelancaran pelaksanaan mudik. Berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) beberapa waktu lalu, telah disusun kebijakan untuk mengurai kepadatan arus mudik Idulfitri dan Hari Suci Nyepi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pemudik pada hari tertentu.

"Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan tetap berjalan," lanjutnya.

Tito menekankan Pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA.

Selain itu, Pemda juga harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah, seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang bisa mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kepadatan pemudik di titik-titik tertentu.

"Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian yang sudah pernah terjadi, seperti kecelakaan di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi," tandasnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno, serta para pimpinan tinggi kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri.

(akd/ega)