Memaknai Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Jakarta -

Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 tuntutan yang di antaranya meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk diganti. Lalu, apa alasan di balik permintaan tersebut?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut bahwa upaya pemakzulan lumrah terjadi di setiap era kepemimpinan. Dia mengatakan upaya pemakzulan muncul karena ada rasa ketidakpuasan dari pihak tertentu.

"Kalau per hari ini ada sikap pernyataan dari purnawirawan yang meminta agar wakil presiden diganti adalah mengkonfirmasi sebenarnya setiap rezim pasti ada kelompok-kelompok tertentu tidak puas dengan kinerja pimpinan, entah itu presiden atau wakil presiden. Jadi itu perkara biasa menurut saya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Bahkan, Adi menilai sebagian purnawirawan TNI juga ada yang memberikan pernyataan dukungan kepada pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Namun, yang menjadi pembedanya adalah usulan ini sudah muncul dalam kurun waktu sekitar 6 bulan dan yang diminta mundur hanya wapres.

"Tapi per hari ini purnawirawan juga terbelah beberapa hari yang lalu, dan sejumlah purnawirawan menyatakan dukungan politiknya kepada duet Prabowo dan Gibran, artinya opini publik secara tidak bisa disederhanakan hanya purnawirawan yang meminta wapres diganti, ada juga yang lain ini mendukung Prabowo-Gibran, bukan hanya purnawirawan yang kasih 8 tuntutan, tetapi ada juga yang memberikan dukungan," katanya.

"Tapi memang ini mungkin pertama ya dalam sejarah, baru 6 bulan tiba-tiba muncul sekelompok masyarakat sebut saja purnawirawan yang meminta wakil presiden itu diganti. Padahal ini memang ada kecenderungan yang minta diganti itu presiden, bukan wakil presiden. Dulu ya mungkin ada tuntutan, presiden dan wakil presiden, jadi sepaket. Tapi per hari ini, memang sangat ada kesan bahwa yang diminta adalah wakil presiden," tambahnya.

Lebih lanjut, Adi menilai secara keseluruhan dari 8 tuntutan itu sepertinya memang spesial tertuju kepada keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu poinnya adalah tidak dilanjutkannya program Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Wajar banyak melihat tuntutan itu ada beberapa poin yang memang sepertinya dialamatkan kepada keluarga Jokowi, apapun judulnya Gibran itu kan putra dari Jokowi. Poin lain misalnya mendukung program Prabowo kecuali IKN, sangat Jokowi banget, ya kan? Misalnya juga untuk menghentikan soal proyek strategis nasional, Jokowi banget. Juga mengevaluasi mengganti menteri-menteri yang terafiliasi dengan Jokowi. Jadi 4 poin itu sebenarnya dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besar," katanya.

"Apalagi dikaitkan dengan sebelumnya serangan yang cukup masif ke Jokowi. Wajar kalau kemudian permintaan diganti wakil presiden itu tidak berdiri sendiri, tapi dianggap sepaket bagian dari memberikan kritik secara terbuka kepada Jokowi dan keluarga besarnya," sambungnya

Respons Jokowi

Jokowi merespons isu pemakzulan putranya sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Menurut Jokowi, usulan yang disampaikan oleh purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi.

"Iya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya. Boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita," kata Jokowi ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Senin (5/5).

Menurutnya, penyampaian aspirasi di negara demokrasi adalah hal yang sah, termasuk usulan dari purnawirawan TNI itu. Jokowi lalu mengatakan masyarakat sudah tahu bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu 2024.

"Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum," ungkapnya.

8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Berikut daftar lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

1.⁠ ⁠Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
2.⁠ ⁠Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3.⁠ ⁠Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4.⁠ ⁠Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
5.⁠ ⁠Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
6.⁠ ⁠Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7.⁠ ⁠Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8.⁠ ⁠Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(azh/jbr)