Jakarta -
Menjelang muktamar PPP, nama Mardiono masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum). Mardiono yang kini masih menjabat sebagai Plt Ketum PPP, mengatakan tidak ada larangan bahwa penyelenggara muktamar tidak bisa dipilih.
"Karena sekarang saya sedang dipilih amanah, nanti pada penyelenggaraan itu saya harus objektif, saya harus objektif, saya ini kan ibarat ini saya penyelenggara. Tetapi penyelenggara itu tidak dilarang untuk dipilih. Tidak ada satu pun orang yang melarang untuk dipilih," kata Mardiono saat dihubungi detikcom, Kamis (15/5/2025).
Dia kemudian mencontohkan Soeharso Monoarfa yang awalnya Plt Ketum PPP lalu terpilih menjadi Ketum PPP definitif. Dia menceritakan penyelenggaraan muktamar PPP sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi misalnya seperti Pak Soeharso Manoarfa dulu, kan dia seperti saya, Plt Ketua Umum, kemudian 2 tahun lebih kalau nggak salah, terus kemudian menyelenggarakan muktamar karena masa hikmatnya memang sudah habis seperti nanti kalau PPP ke depan itu di Desember. Kemudian Muktamar di Makassar, kemudian muktamirin memilih Pak Soeharso Manoarfa berikut formatur, saya termasuk formatur," katanya.
"Kemudian formatur itu kemudian membentuk kepengurusan baru. Jadi termasuk Pak Soeharso itu juga dipilih dengan muktamar, hasil muktamar Pak Soeharso itu adalah ketua umum baru di saat muktamar di Makassar, walaupun dia tadinya adalah Plt ketua umum," tambahnya.
Diketahui, muktamar PPP akan digelar sekitar bulan Agustus atau September 2025 nanti. Mardiono menyebut ketua umum nantinya akan dipilih oleh muktamirin yang jumlahnya lebih dari 1.200 orang.
"Jadi nanti setelah para muktamirin yang jumlahnya itu lebih dari 1.200 ya nanti akan yang memberikan pilihan itu, nanti setiap DPC itu akan diwakilin oleh satu delegasi bagi ketua dan sekretaris. Kemudian kalau ada anggota fraksi, kalau 4 kursi anggota fraksi di daerah kabupaten kota itu mendapatkan perwakilan 1. Tapi kalau 6 dia dapat 2, kalau 8 dia dapat 3 misalnya gitu, dan seterusnya," katanya.
Setelah ketua umum ditentukan, formatur yang mewakili setiap provinsi itu nanti akan membentuk kepengurusan PPP yang baru.
"Anggota formatur yang dipilih itu dari keterwakilan provinsi-provinsi. Kemudian nanti akan memilih sekjen, memilih wakil ketua umum, memilih pengurus harian, majelis dan lain sebagainya. Nanti akan dipilih, ditentukan oleh para muktamirin itu yang memilih formatur dan memilih ketua umum, begitu mekanismenya di Partai Persatuan Pembangunan," katanya.
Lebih lanjut, Mardiono berharap muktamar nanti bisa berjalan dengan kondusif. Dia berharap muktamar nanti bisa melahirkan ideologi baru yang bisa memajukan PPP.
"Cuma saya sebagai Plt Ketua Umum, saya berharap ya tentu ya kita menghendaki untuk pelaksanaan muktamar itu, itu adalah dengan situasi yang kondusif, solid, sehingga nanti kita bisa melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru untuk membangun PPP ke depan," pungkasnya.
PPP Akan Gelar Muktamar
PPP diketahui akan menggelar muktamar sekitar Agustus atau September untuk memilih ketua umum dan pengurus DPP. Sejumlah nama seperti Sandiaga Uno, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, hingga Amran Sulaiman masuk bursa calon Ketua Umum PPP.
"Pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi Hari Raya Idul Adha dan pilkada ulang di beberapa daerah, sehingga diputuskan antara Agustus-September, ini masih tentatif," kata juru bicara (jubir) PPP Usman Muhammad Tokan dalam keterangannya, Rabu (14/5).
Nama-nama yang masuk dalam bursa ketum itu berasal dari internal dan eksternal PPP. Pihak eksternal itu, kata dia, ada yang telah melakukan konsolidasi hingga bertemu dengan sejumlah pimpinan DPW PPP.
Berikut daftar nama yang masuk dalam bursa calon ketum PPP:
Internal PPP
1. Muhamad Mardiono
2. Muhammad Romahurmuziy
3. Sandiaga Salahuddin Uno
4. Amir Uskara
5. Taj Yasin Maimoen
Eksternal PPP
1. Syaifullah Yusuf (Menteri Sosial)
2. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
3. Agus Suparmanto (eks Menteri Perdagangan)
(azh/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini