Lunakkan Trump, Sri Mulyani Rela Hapus Regulasi

8 hours ago 5

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka peluang mencabut atau memodifikasi sebuah aturan. Hal ini sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Donald Trump terkait tarif impor resiprokal.

Sri Mulyani mengatakan pengalaman AS dalam negosiasi melihat aspek secara menyeluruh, bukan hanya hambatan dalam bentuk tarif perdagangan, melainkan juga berbagai regulasi dan prosedur yang dianggap dapat menghambatnya.

"Dalam konteks ini tentu nanti kita akan lihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani menyebut deregulasi ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya semata sebagai perlakuan spesial untuk AS.

"Deregulasi ini untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis, jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti AS. Oleh karena itu nanti tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," beber Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, industri nasional akan kuat jika peraturan memenuhi dan menciptakan daya saing. Dalam hal ini peraturan yang semakin sederhana dinilai akan memberikan kepastian hukum dan dampak positif bagi daya saing industri.

"Sebagian ada di dalam kewenangan Kementerian Keuangan sehingga nanti kita akan terus bersama-sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi tersebut," tutur Sri Mulyani.

Keputusan Akhir di Tangan Trump

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan secara keseluruhan pemerintah AS mengapresiasi Indonesia atas respons cepat untuk melakukan negosiasi. Proposal yang diusulkan Indonesia pun disambut baik untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis.

"Secara keseluruhan pemerintah AS mengapresiasi strategi dan pendekatan, serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan," kata Airlangga.

Airlangga menyebut Indonesia telah menandatangani non disclosure agreement (perjanjian kerahasiaan) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Itu menandakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam fase negosiasi awal bersama 20 negara lainnya.

"Kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal," beber Airlangga.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan dalam negeri. Di sisi lain sambil berkomunikasi dengan pihak AS untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis.

"Upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan sangat baik oleh USTR, Commerce maupun Treasury dan semua membuka ruang dialog serta memberikan kesempatan untuk pembahasan teknis secara detail dalam 2 minggu ke depan. Terdapat momentum yang baik untuk mendorong reformasi struktural yang sekarang sedang dilakukan untuk mendorong perdagangan dan investasi," tutur Airlangga.

Sri Mulyani menambahkan bahwa proposal yang diajukan Indonesia salah satu yang termasuk paling lengkap, detail dan paling awal disampaikan. Hal itu dinilai sebagai bekal untuk posisi Indonesia dalam proses perundingan ini.

"Indonesia mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi. Kedua, yang dihargai adalah proposal Indonesia termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan karakter Trump biasanya memberikan keuntungan kepada negara awal yang melakukan negosiasi. Informasi itu disampaikan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat pertemuan.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa keputusan pada akhirnya akan tetap berada di tangan Trump. Oleh karena itu, semua jalur yang dilakukan untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai proposal yang saling menguntungkan Indonesia dan AS menjadi penting.

"Itu disampaikan oleh Scott Bessent, mengenal karakter dari Presiden Trump mereka biasanya menghargai first mover yang akan diberi advantage. Tapi pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Trump," beber Sri Mulyani.

(aid/rrd)

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial