Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

Jakarta -

Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS "mengambil alih" dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan "rencana Arab yang komprehensif," mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

"Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina," demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

Liga Arab juga menyambut baik "keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina".

Hamas bersikap hati-hati

Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk "mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan". Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal "menyesuaikan diri dengan realitas", serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

"Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia "tidak memaksakan" rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Liga Arab ingin cegah 'Nakba' kedua

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina "tetap di tanah mereka", meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap "upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina", yang menurut mereka akan "membawa seisi kawasan ke babak baru konflik".

Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan "Nakba," bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan "membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza".

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

Israel blokir bantuan Gaza

Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut "demiliterisasi total Gaza" dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

rzn/yf (ap,afp)

(ita/ita)