Legislator Imbau Kemendikdasmen Tertibkan Pungutan Wisuda Tak Wajar

Jakarta -

Dua murid taman kanak-kanak (TK) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), di-drop out (DO) usai memprotes biaya wisuda Rp 850 ribu per siswa. Wakil Ketua Komisi X DPR, Himmatul Aliyah, menyayangkan peristiwa itu.

"Tindakan ini tidak mencerminkan semangat pendidikan yang humanis, adil, dan mendidik," kata Himmatul dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Hak menyatakan protes orang tua siswa terkait biaya wisuda, kata Himmatul, harus dihargai, bukan malah dikenai sanksi. Menurutnya, perayaan kelulusan dapat dilakukan secara sederhana, melalui kegiatan perpisahan di sekolah yang menampilkan kreativitas siswa, seperti pentas seni atau pertunjukan bakat, serta pemberian apresiasi bagi siswa berprestasi, tentunya tanpa membebani orang tua.

"Saya mengimbau kementerian terkait dan dinas pendidikan di daerah untuk menertibkan kebijakan sekolah terkait pungutan yang tidak wajar, termasuk biaya wisuda yang tidak esensial," sambungnya.

Baginya, kebijakan wisuda dengan tarif yang tinggi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Lebih baik biaya pungutan kegiatan seremonial ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

"Pada dasarnya, wisuda tidak perlu diadakan di jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, cukup dilaksanakan di perguruan tinggi," imbuh Himmatul.

Sebelumnya, peristiwa 2 murid di-drop out itu terjadi di TK Tunas Muda, Kecamatan Tallo, Makassar. TK tersebut berencana menggelar wisuda tahun ajaran 2024-2025 pada bulan ini.

Salah satu orang tua murid, Rahmawati, awalnya mempertanyakan wali murid membawa buku tabungan pelajar untuk biaya wisuda. Dia pun menyinggung soal surat edaran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang melarang kegiatan seremoni wisuda bagi siswa TK/PAUD hingga SD/SMP di Makassar.

"Jadi saya bilang (ke kepala TK Tunas Muda Makassar), kan saya panggil bunda itu kepala sekolah, 'bunda, ada ini imbauan pak wali kota untuk ditiadakan penamatan, bagaimana itu?' Langsung dia bilang, 'tidak, ini hanya untuk yang pergi di hotel'," kata Rahmawati, Rabu (30/4/2025).

Rahmawati menuturkan, setiap siswa membayar Rp 700 ribu untuk rangkaian wisuda, dan Rp 150 ribu untuk biaya tampil di salah satu saluran televisi. Biaya tersebut dipotong dari uang tabungan siswa.

"Gara-gara itu kemarin anakku dikeluarkan sama anaknya sepupu yang guru di situ. Pas mengundurkan diri, dikasih keluar juga anaknya," ungkap Rahmawati.

Disdik Makassar mengaku sudah memanggil Kepala TK Tunas Muda Makassar, Amusma Alwis, untuk memberikan klarifikasi pada Rabu (30/4) lalu. Disdik Makassar pun merekomendasikan agar TK Tunas Muda menunda acara wisuda yang harusnya digelar tanggal 5 Mei tersebut.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Makassar, Yasmain Gasba, mengatakan pihak TK sudah memberikan penjelasan terkait rencana wisuda. Kepada Disdik, pihak sekolah berdalih kegiatan penamatan atau wisuda siswa selaras dengan visi misi sekolah.

"Mereka tidak menggelar perpisahan yang umum, yang klasikal. Tapi lebih memberikan unjuk kerja, memberikan juga memori yang kuat kepada anak," tuturnya.

Pihak TK juga menepis soal 2 siswa dikeluarkan dari sekolah imbas protes soal wisuda. Pihak sekolah menyebut kedua siswa itu masih berada dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

"Saya menanyakan apakah dikeluarkan siswanya? Menurut kepala sekolah tidak dikeluarkan karena datanya di Dapodik itu tetap ada. Baru kita dinyatakan dikeluarkan kalau di Dapodik itu dikeluarkan," tuturnya.

'Simak juga Video Mendikdasmen soal Wisuda Sekolah: Boleh Asal Tak Memberatkan'

(isa/imk)