Kukuhkan Pengurus HIPIIS, Fadli Zon Ajak Ilmuwan Sosial Kawal Kebijakan

Jakarta -

Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi mengukuhkan Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) periode 2024-2028. Dalam sambutannya, Fadli menekankan pentingnya ilmu sosial sebagai landasan penyusunan kebijakan publik.

Pengukuhan berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional serta perwakilan Kementerian Kebudayaan. Ia menyebut pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi para ilmuwan sosial dalam pembangunan bangsa.

"Tugas HIPIIS adalah mendorong ilmu sosial sebagai basis utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. HIPIIS dapat memberi masukan kepada institusi terkait, karena disini (HIPIIS) didukung oleh banyak ahli, hingga profesor," jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut ia menjelaskan peran peneliti sosial sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan negara, yang tidak bisa dilepaskan dari tiga fungsi utama ilmu sosial, yakni memahami masyarakat, mengkritisi dinamika sosial, dan memberikan solusi berbasis data dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Sejak berdiri, HIPIIS telah aktif dalam berbagai kegiatan untuk memajukan ilmu-ilmu sosial di Indonesia. HIPIIS secara rutin mengadakan kongres dan seminar nasional serta memberikan penghargaan kepada ilmuwan sosial yang berkontribusi signifikan di bidang sosial," tambahnya.

Fadli juga menegaskan bahwa HIPIIS sebagai organisasi ilmuwan sosial yang independen dan kritis, harus tetap mendorong ilmu sosial sebagai dasar dalam kebijakan pemerintah.

"Saya yakin HIPIIS ke depan bisa mengambil peran strategis, menjadi semacam think tank bagi pemerintah. Dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beliau memiliki banyak hal yang ingin dilakukan, sesuai dengan amanat konstitusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," jelasnya di hadapan lebih dari 200 peserta yang hadir.

Fadli berharap HIPIIS menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas sektor yang dapat memperkaya kajian, memperluas jaringan, serta mendorong pemanfaatan ilmu sosial dalam kebijakan publik dan pembangunan yang berkeadilan.

Senada dengan Fadli, sutradara Garin Nugroho menilai kegiatan ini penting untuk mengembalikan peran ilmu sosial dan humaniora yang selama satu dekade terakhir cenderung terpinggirkan. Ia menilai kurangnya peran teknokrat sosial berimbas pada rendahnya inovasi dan produktivitas sumber daya manusia di ASEAN. Selama 10 tahun terakhir, teknokrat ilmu sosial hampir tidak ada, sehingga kualitas inovasi dan produktivitas manusia Indonesia di ASEAN menjadi rendah.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan HIPIIS, Ravik Karsidi dalam laporannya mengungkapkan bahwa rakernas telah merumuskan sejumlah pemikiran konstruktif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia juga berharap agar pemikiran tersebut bisa disampaikan langsung kepada Presiden, melalui Ketua Umum HIPIIS.

Menggunakan data dari BPS yang menunjukkan bahwa 2020-2035 merupakan puncak usia produktif Indonesia, Ravik menekankan pentingnya HIPIIS merumuskan strategi terkait kepemudaan dan mobilitas sosial.

"HIPIIS hendaknya bukan hanya sebagai pelaku kajian, tetapi juga sebagai penghubung antara pembuat riset dan penyusun kebijakan," katanya.

Selama Rakernas 2025, lanjutnya, telah berkembang gagasan untuk kegiatan HIPIIS ke depan, seperti penyelenggaraan seminar tentang karya-karya Taufik Abdullah, urgensi redefinisi ilmu sosial dalam konteks kekinian, perumusan narasi besar pembangunan bangsa dari perspektif ilmu sosial, serta pengarusutamaan ilmu sosial sebagai dasar pertimbangan utama kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

(akn/ega)