Legislator DKI Jakarta Alief Bintang Dukung Pembentukan BUMD Parkir

Jakarta -

Parkir kendaraan di Jakarta yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, justru dinilai menyimpan potensi kebocoran besar. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan pengelolaan parkir terus menjadi sorotan terutama karena kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari potensi maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Alief Bintang Haryadi pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir. Menurutnya, dukungan itu diberikan karena meningkatnya kebutuhan penataan ruang dan sistem parkir di Jakarta sebagai bagian dari solusi kemacetan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bintang meyakini BUMD parkir yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Menurutnya, dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalkan, dan kontribusinya terhadap keuangan daerah akan meningkat.

"Saya sangat mendukung wacana pembentukan BUMD Parkir ini, karena potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalkan. Pengawasan terhadap BUMD lebih terukur karena masih berada di bawah kontrol pemerintah daerah dan DPRD, baik dari aspek kinerja, keuangan, maupun pelayanan publik," tegas Bintang dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini pun meyakini, jika nantinya BUMD Parkir akan memiliki peran strategis dalam membangun sistem parkir yang tertib, transparan, dan berbasis teknologi.

"Inovasi dalam pengelolaan parkir sangat penting, guna menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien," jelasnya.

Bintang pun menyoroti pendapatan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta yang hanya menentukan tarif hanya Rp 30 miliar per tahunnya padahal mempunyai kewenangan penuh, dibandingkan dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jakarta yang menarik pajak parkir off street 10% bisa mencapai target Rp 350 miliar per tahun.

"UPT Parkir itu tidak jelas dalam mengelola parkir. Mereka itu mempunyai kewenangan full dalam perparkiran tetapi kenapa hanya menentukan tarif Rp 30 miliar-an. Berbeda dengan Bapenda. Kalau kita lihat potensi parkir di Jakarta itu sangat luar biasa, bisa menjadi sumber PAD yang signifikan," jelasnya.

Dia mengatakan berdasarkan laporan dari berbagai pihak, sejumlah titik parkir di Jakarta dikuasai oleh pihak-pihak tidak resmi, terutama juru parkir liar yang menarik tarif parkir tanpa otoritas. Dan banyaknya warga yang mengeluhkan tarif yang tidak sesuai aturan, bahkan tidak menerima karcis resmi sebagai bukti pembayaran.

"Potensi kebocoran parkir muncul dari beberapa sumber utama. Pertama, penggunaan sistem tunai yang masih dominan. Di era digital saat ini, parkir di Jakarta masih banyak yang dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi. Kondisi ini membuka celah besar terhadap manipulasi pendapatan," ujarnya.

Bintang menilai minimnya pengawasan di lapangan, dengan luasnya wilayah DKI Jakarta dan jumlah titik parkir yang sangat banyak, pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan mitra pengelola menjadi tantangan tersendiri.

"Tanpa pengawasan ketat dan audit berkala, angka realisasi setoran ke kas daerah sangat mungkin tidak mencerminkan pendapatan yang sebenarnya. Lalu juga kurangnya transparansi dalam sistem kemitraan. Beberapa lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama, namun tidak seluruhnya menunjukkan transparansi dalam laporan pendapatan maupun bagi hasil ke Pemprov Jakarta. Ini memperbesar potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi secara cepat," ungkapnya.

Menurut Bintang, parkir adalah urusan kecil yang berdampak besar jika tidak dikelola dengan baik bukan hanya pendapatan daerah yang bocor, tetapi juga akan berkontribusi terhadap kemacetan, ketertiban umum, dan kesemrawutan kota.

"Sudah saatnya Jakarta menata parkir secara serius, bukan hanya sebagai layanan publik, tetapi sebagai instrumen pengelolaan kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menyatakan keinginannya untuk membentuk BUMD parkir guna pengelolaan yang lebih mendetail.

Pramono juga sangat mendukung sistem pembayaran parkir tanpa uang tunai (cashless). Menurut Pramono, pembayaran cashless akan membantu pengelolaan parkir di seluruh wilayah Jakarta menjadi lebih baik.

(prf/ega)