Konferensi untuk Suriah, Jerman Janjikan Bantuan 300 Juta Euro

Jakarta -

Para menteri dan perwakilan dari mitra Barat, serta negara-negara tetangga Suriah, negara-negara Arab lainnya, dan badan-badan PBB ambil bagian dalam pertemuan satu hari di Brussels, Belgia. Pertemuan ini diketuai oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas.

Untuk pertama kalinya, Suriah akan menghadiri konferensi kali ini. Sebelumnya ada pertemuan-pertemuan sejenis, namun tanpa kehadiran Suriah. Dalam pertemuan kali ini, Suriah diwakili oleh Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al-Shibani.

Pertemuan darurat

Konferensi di Brussels diselenggarakan secara tergesa-gesa oleh Uni Eropa untuk mencoba memanfaatkan perubahan yang melanda negara tersebut.

Pertemuan ini terjadi di saat yang genting. Para pemimpin baru Suriah tengah berupaya mengonsolidasikan kendali atas wilayah yang secara de facto terbagi menjadi negara-negara mini selama hampir 14 tahun perang saudara dan membangun kembali ekonomi dan infrastruktur negara itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2017 memperkirakan untuk membangun kembali Suriah, dibutuhkan dana setidaknya USD250 miliar, sementara para ahli mengatakan jumlah itu dapat mencapai setidaknya USD400 miliar.

Prospek pemulihan ekonomi telah terhambat akibat sanksi keras Barat yang diberlakukan selama pemerintahan Assad dan sebagian besar belum dicabut.

Pemerintahan sementara kemungkinan akan mengandalkan konferensi Brussels untuk memperkuat legitimasinya di mata masyarakat internasional dengan harapan sanksi akan dicabut, sembari juga berupaya mendapatkan bantuan jangka pendek.

Namun, Uni Eropa khususnya berada dalam dilema karena tidak semuanya berjalan dengan baik akhir-akhir ini.

Jerman janjikan bantuan

Jerman menjanjikan bantuan tambahan sebesar 300 juta euro untuk warga Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi tertentu, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, menjelang konferensi itu. Lebih dari separuh dana yang diberikan akan bermanfaat bagi warga Suriah, kata Baerbock.

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan tempat penampungan darurat, serta tindakan perlindungan bagi mereka yang sangat rentan.

Baerbock mengulangi perlunya proses politik yang inklusif untuk memastikan masa depan yang damai bagi Suriah. "Sebagai orang Eropa, kita bersatu untuk rakyat Suriah, untuk Suriah yang bebas dan damai," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah transisi untuk menyelidiki pembunuhan ratusan warga sipil di desa-desa Alawite dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Masih terjadi konflik

Minggu lalu, penyergapan terhadap patroli keamanan Suriah oleh orang-orang bersenjata yang setia kepada Assad memicu bentrokan.

Beberapa faksi yang bersekutu dengan pemerintah baru melancarkan serangan balas dendam sektarian -- terutama menargetkan anggota sekte minoritas Alawite Assad -- yang menurut kelompok pemantau telah menewaskan ratusan warga sipil selama beberapa hari.

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa menyerukan "penghormatan penuh terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah," dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan mendukung "transisi yang damai dan inklusif, jauh dari campur tangan asing yang jahat, yang menjamin hak-hak semua warga Suriah tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun."

Pelonggaran sanksi

Suriah juga masuk dalam agenda pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa yang akan dipimpin secara terpisah oleh Kallas pada hari Senin (17/03). Blok yang beranggotakan 27 negara itu telah mulai melonggarkan sanksi sektor energi, transportasi, dan keuangan untuk mendorong otoritas baru, tetapi tetap waspada.

Para penguasa sementara negara tersebut telah berjuang untuk menggunakan kekuasaan mereka di sebagian besar wilayah Suriah sejak kelompok pemberontak Islam, Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, memimpin pemberontakan kilat terhadap Assad.

Mantan pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa kini menjadi presiden sementara, dan pada hari Kamis(13/3) ia menandatangani konstitusi sementara yang membiarkan Suriah di bawah kekuasaan islamis selama lima tahun selama fase transisi.

Sementara banyak yang senang melihat berakhirnya kekuasaan diktator keluarga Assad selama lebih dari 50 tahun, kelompok minoritas agama dan etnis bersikap skeptis terhadap para pemimpin islamis yang baru dan enggan membiarkan Damaskus di bawah kepemimpinan barunya untuk menegaskan kendali atas wilayah mereka.

Uni Eropa dapat memberlakukan kembali sanksi jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan para pendukung Barat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi, infrastruktur, dan lembaga-lembaga Suriah berada dalam kondisi yang buruk. Sebagai negara yang porak-poranda, negara ini dapat menjadi "surga" bagi para ekstremis.

Kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan

Orang-orang harus bertahan hidup hanya dengan beberapa jam listrik setiap hari, pasokan air tidak dapat diandalkan dan sering kali tidak aman, pengangguran mencapai 80% atau 90%, dan kerusakan meluas.

Banyak pegawai pemerintah dan pakar yang dibutuhkan untuk membangun kembali mengungsi setelah gerakan demokrasi Musim Semi Arab 2011 runtuh menjadi konflik dan pemerintahan otoriter di bawah Assad.

Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa tahun lalu sekitar 7 juta orang telah meninggalkan rumah mereka tetapi tetap tinggal di Suriah. Lebih dari 4,7 juta pengungsi terdaftar di negara-negara tetangga, sebagian besar di Turki, Lebanon, dan Yordania. Namun, sejak jatuhnya Assad, hampir 302.000 orang telah kembali.

Meskipun ada tantangan, kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher, yang akan menghadiri konferensi tersebut, tetap optimistis. "Sekarang lebih mudah bagi kami untuk beroperasi di Suriah dan di seluruh Suriah daripada di bawah rezim Assad," ujar Fletcher kepada wartawan minggu lalu.

"Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan otoritas sementara," katanya, seraya mencatat bahwa al-Shibani khususnya telah membantu menjaga agar penyeberangan perbatasan tetap terbuka.

Meskipun tujuan konferensi hari Senin ini adalah untuk menghasilkan janji bantuan, konferensi ini juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi Suriah, dan itu membutuhkan ketenangan. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus ditingkatkan. Pekerjaan dan program uang tunai untuk pekerjaan diperlukan agar warga Suriah dapat mulai mencari nafkah.

ap/hp (rtr,afp,ap)

(ita/ita)