Komeng Minta Tak Ada Pilih Kasih Tertibkan Bangunan Langgar Aturan di Puncak

Jakarta -

Pemerintah menyegel empat tempat wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena melanggar izin alih fungsi lahan dan diduga memicu banjir. Anggota DPD RI asal Jawa Barat Alfiansyah Bustami atau Komeng menyambut baik langkah tersebut.

"Bagus Pak Gubernur. Kalau memang itu penyebab terjadinya banjir. Karena yang seharusnya resapan air, ini jadi bangunan. Puncak itu hulunya, hilirnya ada ke Jabodetabek," kata Komeng saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

Komeng meminta pemerintah tidak pilih kasih melakukan penindakan. Dia mengatakan semua bangunan yang melanggar aturan harus ditertibkan.

"Tidak pilih kasih, baik itu punya BUMD atau swasta, kalau memang mengganggu harus ditertibkan," ujarnya.

Komeng menyebut bangunan di bantaran sungai juga perlu ditertibkan. Dia mengatakan hal itu penting untuk memastikan aliran sungai lancar.

"Bangunan yang dibantaran sungai mulai dari hulu sampai hilir juga ditertibkan. Biar aliran sungai lancar," ujarnya.

Penyegelan empat bangunan di Puncak, Kabupaten Bogor yang melanggar alih fungsi dilakukan Kamis (6/3). Penyegelan dilakukan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto.

"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku," kata Zulhas setelah melakukan penyegelan, dilansir Antara, Kamis (6/3).

Adapun empat tempat wisata yang disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif menyampaikan terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat wisata yang disegel. Pihaknya akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan.

"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," ujar Hanif.

Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa. Karena itu, kata Hanif, Menko Zulhas memintanya untuk melakukan analisis secara detail terkait dengan penggunaan lahannya.

Hanif menambahkan penyegelan ini sedianya akan terus berlanjut di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Mulai kawasan hulu di Puncak hingga hilir di wilayah Jakarta.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang. Hal itu demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

Lihat juga video: 137 Bangunan Liar Sepanjang Stasiun Angke-Kampung Bandan Ditertibkan

(wnv/haf)