Kenneth DPRD DKJ Dorong Evaluasi Distribusi LPG 3 Kg Jelang Ramadhan

Jakarta -

Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar terhadap ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Jakarta Barat.

"Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan," ujar pria yang akrab disapa Bang Kent dalam keterangannya, Selasa (12/2/2025).

Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

"Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025," tuturnya.

Menurut Kent, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. Hal ini menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional.

"Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu," imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Daerah Khusus Jakarta ini juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

"Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar," ungkapnya.

Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. Pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

"Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata," harap Kent.

Kent juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. Inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

"Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol," tuturnya.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Bang Kent antara lain adalah:

1. Memastikan Pertamina dan agen/pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.
2. Menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi.
3. Memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadhan dan Idul Fitri.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.
5. Mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi.

Dalam kegiatan ini Kent didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Walikota Jakarta Barat, Uus Uswanto beserta jajaran untuk memeriksa ketersediaan stok serta memastikan harga LPG 3 Kg di tingkat pengecer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(mpr/ega)