Kemensos Gaet KemenPPPA Perkuat Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Jakarta -

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor Kementerian PPPA, Jakarta.

Pada acara penandatanganan yang digelar Senin (21/4), Gus Ipul mengatakan dalam menangani kelompok rentan diperlukan proses bisnis yang jelas. Lewat Asta Cita Presiden Prabowo, lintas kementerian bersinergi memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, serta masalah perempuan dan anak lainnya.

"Kami Kementerian Sosial bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran lewat beberapa kegiatan," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Ia menuturkan kerja sama tersebut terealisasi dalam kegiatan pencegahan, rehabilitas sosial, dan rehabilitasi medis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. Kerja sama lainnya juga diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan.

"Untuk keperluan itu kami memiliki 31 sentra terpadu yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan bagi kelompok rentan tersebut," kata Gus Ipul.

Gus Ipul bersyukur KemenPPPA telah bekerja keras mengkonsolidasi dan mengajak stakeholder untuk bekerja sama. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghilangkan ego sektoral.

"Hari ini MoU telah ditandatangani bersama-sama beberapa kementerian dan Lembaga bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran agar masalah sosial terutama yang menerpa kelompok rentan perempuan dan anak bisa kita berikan layanan sebaik-baiknya," kata Gus Ipul.

Dalam sambutannya, Arifah mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi sangat istimewa karena dilakukan bertepatan dengan Hari Kartini. Ia berharap spirit Kartini dapat menyemangati perempuan Indonesia untuk berperan aktif menuju Indonesia Emas 2045.

"Penandatanganan ini bukan hanya mempertegas semangat kebersamaan kolaborasi dan sinergi, tapi juga mempertegas komitmen kita dan dukungan kementerian kami dalam memperkuat perempuan Indonesia dan pemenuhan hak anak Indonesia dalam menyalakan obor perubahan di negara tercinta," kata Arifah.

Ia menyadari persoalan perempuan dan anak sangat kompleks. Sehingga, tidak bisa diselesaikan kementeriannya saja.

"Kami butuh berkolaborasi dan bersinergi untuk saling mendukung, kolaborasi untuk bisa selesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat," kata Arifah.

Arifah mengatakan pihaknya telah menetapkan program prioritas yang disebut Ruang Bersama Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Desa Ramah Anak. Ruang Bersama Indonesia ingin mewujudkan desa ideal tanpa anak stunting, kekerasan, dan perempuan yang tidak berdaya.

"Mudah-mudahan kolaborasi sinergi berbasis desa bisa menjadi jawaban persoalan bersama," kata Arifah.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno mengatakan akan menunggu hasil dari kolaborasi ini. Ia menjamin tidak ada lagi perempuan yang tidak berdaya dan tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi.

(prf/ega)