Kapolri Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah, Bahas Pencegahan-Pemberantasan Korupsi

Magelang -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi pemateri dalam kegiatan retret kepala daerah. Jenderal Sigit membahas soal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam agenda tersebut.

Jenderal Sigit menjadi pemateri bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Wakil BPKP RI Agustina Arumsari, di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025) malam.

"Hari ini malam ini kami bersama ketua KPK, Jaksa Agung, BPKP, memberikan materi terkait dengan masalah korupsi," ujar Jenderal Sigit kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

Pemberian materi kepada peserta Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2025 ini dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Irjen Kemendagri RI selaku Moderator, Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh 503 peserta orientasi (34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota). Turut hadir Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Kakortastipidkor Polri Irjen Pol Cahyono Wibowo.

Ada beberapa hal yang disampaikan Sigit sebagai narasumber yang mengangkat tema 'Asta Cita Ketujuh (Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba)'. Beberapa hal yang dibahas, antara lain penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan, sehingga pencegahan terjadinya korupsi bisa betul-betul dilakukan secara optimal," imbuhnya.

Sigit juga memberikan masukan terkait potensi hingga upaya perbaikan dalam rangka pencegahan dan penindakan masalah korupsi.

"Tentunya dari pendampingan kita memberikan masukan terkait potensi-potensi fraud yang ada, kita berikan masukan perbaikan. Namun jika kemudian berulang kita akan berikan penindakan," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, jenderal bintang empat ini juga membahas mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi (tipidkor), stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksana pembangunan, hingga akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ia juga menyampaikan dukungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus mendorong program-program pemerintah.

(mea/hri)