ISDS Kritik Ralat Mutasi TNI: Perlu Ada Transparansi

Jakarta -

Co-Founder ISDS, Dwi Sasongko, menilai mutasi perwira tinggi (Pati) TNI sebelum revisi sudah sesuai. Meski begitu, Dwi memberi catatan kritis mengenai revisi mutasi tersebut.

"Menurut pandangan ISDS, mutasi sebelumnya sebenarnya sudah sesuai kebutuhan dengan kembalinya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) dijabat oleh pati TNI AL. Dimana, TNI meletakkan prioritas pertahanan laut di wilayah barat Indonesia. Apalagi mengingat adanya ekskalasi di Kawasan Laut China Selatan (LCS)," ujar Dwi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (3/5/2025).

Meski begitu, Dwi tetap menyoroti perbaikan mutasi yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menurutnya, perubahan mutasi ini mencerminkan ketidaksiapan proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI.

"Langkah ini tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI, tetapi juga mengindikasikan potensi masalah sistemik dalam tata kelola di tubuh TNI," katanya.

"Mutasi dalam tubuh TNI seharusnya merupakan hasil dari proses yang matang, berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang," sambungnya.

Dia menilai perubahan sikap seperti ini bisa memunculkan kesan bahwa kebijakan mutasi ini diambil terburu-buru atau bahkan dipengaruhi oleh kepentingan di luar institusi. Dia mengatakan sikap seperti ini bisa berpotensi merusak kredibilitas TNI.

"Hal ini berpotensi merusak kredibilitas dan profesionalisme TNI sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin, ketegasan, dan stabilitas internal. Lebih jauh, kebijakan yang berubah-ubah ini juga berdampak negatif terhadap moral para perwira dan prajurit. Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal," katanya.

Dwi menyebut dalam konteks reformasi militer dan profesionalisme TNI. Hal ini, katanya, merupakan kemunduran yang perlu mendapat perhatian serius.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia (pembinaan karier/binkar) di tubuh TNI.

"Dalam arti, mutasi dan promosi perwira tinggi harus melalui sistem yang terstruktur dan berbasis merit. Perlu ada standar dan indikator yang jelas, transparan, dan terdokumentasi," katanya.

Kedua, lanjut Dwi, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan terkait setiap mutasi yang akan dilakukan.

"Setiap kebijakan strategis yang menyangkut personel harus dikomunikasikan secara terbuka dan disertai penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, terutama untuk menghindari spekulasi politik atau nepotisme," paparnya.

Kemudian, hal ketiga adalah meningkatkan independensi TNI dari pihak lain untuk kepentingan politik tertentu. Dia juga mengingatkan agar TNI profesional.

"Di sini, TNI harus tetap berada dalam koridor profesionalisme militer, tidak menjadi alat kekuasaan ataupun tergoda oleh tarik-menarik kepentingan politik. Keputusan Panglima harus mencerminkan kepentingan organisasi, bukan personal atau kelompok tertentu," tutur Dwi.

Dwi mengatakan hal yang keempat adalah membangun budaya institusi yang konsisten dan profesional. Menurutnya, Budaya TNI harus dibangun di atas nilai konsistensi, integritas, dan kehormatan.

"Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kultur organisasi TNI. Mekanisme jenjang karir harus lebih mengedepankan proses yang obyektif daripada subyektivitas seperti kedekatan," jelasnya.

Terakhir, Dwi meminta mekanisme koreksi internal diperkuat. Tujuannya, untuk mencegah hal seperti ini terulang.

"Jika terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, ralat memang bisa menjadi langkah korektif, tetapi harus disertai evaluasi menyeluruh agar tidak terulang. Kejadian ini hendaknya menjadi momentum reflektif bagi TNI untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik," katanya.

"Sebab, sebagai penjaga kedaulatan negara, stabilitas internal TNI adalah salah satu fondasi utama keamanan nasional," lanjutnya.

Mutasi Pati TNI Direvisi

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meralat mutasi perwira tinggi TNI yang baru satu hari diumumkan. Dalam Keputusan 554a /IV /2025 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tanggal 30 April, meralat mutasi yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan 554 yang ditandatangani 29 April 2025.

Dari 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya. Di antara pati yang mutasinya diralat adalah Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tadinya digantikan Laksda Hersan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) dibatalkan.

Demikian juga Pangkolinlamil Laksda TNI Krisno Utama tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III juga dibatalkan. Selain itu, juga ada empat perwira tinggi yang batal dimutasi yaitu Laksda TNI Rudhi Aviantara yang tadinya dimutasi menjadi Panglima Kolinlamil, Laksma TNI Phundi Rusbandi yang tadinya menjadi Kepala Staf Kogabwilhan I, Laksma TNI Benny Febri yang tadinya menjadi Waaskomlek KSAL, serta Laksma TNI Maulana yang tadinya Kadiskomlekal.

(zap/imk)