HNW Dukung Rencana Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung upaya Presiden RI Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji, di antaranya melalui rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah. HNW menyebut dengan terealisasinya ide terobosan dari Prabowo yang diharapkan menjadi 'sunnah hasanah' berupa dibangunnya 'Kampung Haji Indonesia di kota suci Makkah' yang juga bisa dipakai sepanjang tahun untuk jemaah umrah dari Indonesia.

Dengan begitu pengembangan ekosistem haji diharapkan bisa terwujud yang berdampak positif pada penurunan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jemaah Indonesia. Sehingga keinginan Prabowo agar biaya haji dari jemaah Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia dapat diwujudkan.

"Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Mekah. Kalau seluruh layanan tersebut bisa diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia secara efisien, maka tentu biaya yang ditanggung jamaah bisa menjadi lebih rendah," ujar HNW, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

"Apalagi bila masa tinggal di Mekah dan Madinah bisa dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari saja. Ini yang juga selalu kami dorong di Komisi VIII, saat rapat kerja dengan pihak Kemenag," sambungnya.

HNW menilai dibutuhkan lobi tingkat tertinggi berkelanjutan agar upaya awal pihak Arab Saudi untuk mengizinkan pembangunan Kampung Haji Indonesia yang kabarnya sudah ada itu, benar-benar dapat terwujud. Menurut HNW, hal ini agar pembangunan Kampung Haji di Makkah juga bisa segera direalisasikan.

"Artinya dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Mekah. Hal yang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak," jelas HNW.

HNW mengingatkan jika Prabowo ingin biaya haji turun bahkan lebih rendah dari Malaysia, selain efisiensi masa tinggal di Makkah-Madinah yang dikurangi, komponen harga tiket yang dirasionalkan. Juga biaya akomodasi di kampung haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harusnya jauh lebih murah daripada kalau menyewa hotel-hotel di Makkah.

Menurut HNW, dalam konteks penerbangan, meskipun sebagian besar dilayani maskapai tanah air yakni Garuda Indonesia, biayanya justru tetap tinggi. HNW mengatakan hal ini terjadi karena perusahaan Indonesia mengenakan harga kepada jemaah haji Indonesia di level yang sama dengan perusahaan Arab Saudi.

"Jangan sampai soal tarif ini terjadi juga, saat nanti Kampung Haji selesai. Mestinya dengan mempunyai 'Kampung Haji' sendiri, tarif biayanya lebih murah daripada kalau sewa hotel di Makkah," ujar HNW.

HNW menyebut dalam berbagai rapat kerja dengan Kemenag, Komisi VIII DPR RI juga selalu menyuarakan pentingnya penurunan biaya haji. Menurutnya hal ini masih bisa dipahami bila Prabowo masih belum puas dengan biaya haji tahun ini meskipun sudah turun dibandingkan dengan biaya haji tahun yang lalu.

"Karena memang masih ada berbagai komponen pembiayaan yang bisa diturunkan seperti harga tiket dan masa tinggal di Saudi. Dan bila Presiden Prabowo menghendaki bahkan biaya haji Indonesia lebih rendah dari biaya haji di Malaysia, maka pemerintah perlu mendorong agar BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) benar-benar dapat efektif dan inovatif melaksanakan amanat pengelolaan keuangan haji," kata HNW.

"Sehingga menghasilkan dana manfaat yang lebih besar yang bisa menambah 'subsidi' bagi para calon jemaah haji, yang pada gilirannya akan bisa mengurangi biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah. Perlu juga pemerintah mempertimbangkan pola subsidi yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia terhadap para calon jemaah haji Malaysia," sambungnya.

HNW mengatakan di Malaysia, calon jemaah haji Malaysia yang sudah mampu tetapi masuk ke dalam kategori 40% rumah tangga dengan pendapatan terendah (B40), diberikan subsidi besar hingga 62%. Sementara bagi calon jemaah haji yang tidak masuk kategori B40 mendapatkan subsidi sebanyak 55%.

HNW menyebut jika Indonesia ingin lebih murah dari Malaysia, maka Indonesia harus bisa mengungguli kebijakan di Malaysia. Di antaranya dengan cara meningkatkan perolehan nilai manfaat keuangan haji yang saat ini dikelola BPKH, efisiensi harga tiket, menyegerakan perwujudan Kampung Haji di Mekah, hingga subsidi melalui penghapusan pajak sebagian layanan yang menyediakan jasa terkait perhajian.

"Kami di Komisi VIII selalu menyoroti komponen biaya haji dan berulang kali memberikan masukan efisiensi. Bila itu semua bisa diwujudkan, termasuk segera disahkannya Revisi UU Haji dan Umrah, dan Revisi UU tentang BPKH, dan kesiapan penuh dari BPH (Badan Pengelola Haji) untuk mulai menjadi penyelenggara haji di musim haji tahun yang akan datang, maka kebijakan Presiden Prabowo itu bisa diwujudkan," kata HNW.

"Sehingga jemaah Indonesia selain semakin ringan beban biayanya, juga bisa fokus beribadah meraih mabrur hajinya agar doanya untuk Indonesia yang 'baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur' dapat dikabulkan-Nya," pungkasnya.

(prf/ega)