Hadapi Ancaman Tarif Trump, KTT ASEAN Undang China-Negara Teluk

Jakarta -

Keputusan Malaysia untuk mengundang perwakilan dari Cina dan negara-negara Teluk Arab ke KTT ASEAN pada Mei mendatang menarik perhatian global, khususnya karena Malaysia saat ini memegang kursi kepemimpinan dalam blok perdagangan di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara tersebut.

Namun, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kehadiran negara-negara non-anggota dalam KTT ini bukan dimaksudkan sebagai langkah melawan Amerika Serikat (AS). Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, ia mengatakan, ASEAN tidak sedang "memilih pihak", tetapi berupaya "memastikan relevansi strategis ASEAN dalam dunia multipolar."

Meski begitu, menurut Sam Baron, peneliti di Dewan Studi Asia-Pasifik Yokosuka, Jepang, rencana Anwar untuk membentuk aliansi dagang antara ASEAN, Cina, dan negara-negara Teluk Arab yang kaya akan sumber daya serta berorientasi pada investasi itu, bisa jadi tidak disambut baik oleh Washington.

"Negara-negara ASEAN, beberapa negara Teluk, dan Cina semuanya memiliki surplus perdagangan yang signifikan dengan AS," ujar Baron kepada media South China Morning Post.

"Trump tidak segan-segan menggunakan kebijakan perdagangannya sebagai alat tekanan. Anwar harus berhati-hati."

Mitra dagang utama?

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), total produk domestik bruto (PDB) negara-negara Teluk Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mencapai sekitar 2,1 triliun dolar AS (sekitar Rp32,5 kuadriliun) pada 2023. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menyumbang hampir tiga perempat dari total output ekonomi blok tersebut, yang juga mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

Sementara itu, ASEAN merupakan salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan jumlah populasi gabungan sekitar 690 juta jiwa. Pada 2023, sepuluh negara anggotanya mencatat total PDB hampir 3,8 triliun dolar AS (sekitar Rp58,9 kuadriliun), di mana Indonesia menyumbang sepertiga dari jumlah tersebut sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN.

Bagi Uni Eropa, negara-negara ASEAN sudah menjadi mitra dagang utama, menempati peringkat ketiga setelah AS dan Cina. Sementara itu, mitra dagang terbesar ASEAN adalah Cina, AS, Uni Eropa, dan Jepang.

Meskipun memiliki daya ekonomi yang cukup besar, ASEAN bukanlah blok yang homogen. Wilayah ini mencakup negara-negara berpendapatan rendah seperti Laos hingga negara maju seperti Singapura. Sebagai perbandingan, PDB per kapita Malaysia hampir dua kali lipat dari Thailand.

"Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN justru diuntungkan oleh ketegangan perdagangan antara AS-Cina, dengan meningkatnya pangsa pasar ekspor global serta masuknya investasi asing," kata Francoise Huang, ekonom senior di Allianz Trade, kepada DW.

Penerima manfaat dari diversifikasi perdagangan global

Sejak pandemi COVID-19 mengungkap adanya kelemahan pada rantai pasokan global, banyak perusahaan multinasional semakin mendiversifikasi investasi manufaktur mereka.

Huang mencatat, investasi asing langsung (FDI) dari negara-negara maju dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ke ASEAN kini meningkat dua kali lipat dibanding investasi di Cina. Padahal, pada 2018, situasinya justru berbalik.

"ASEAN juga menarik bagi perusahaan-perusahaan Cina, dengan produsen mobil Cina yang berinvestasi sebesar 5,4 miliar dolar AS (sekitar Rp88 triliun) di kawasan ini pada 2023, hampir tiga kali lipat dari skala investasi mereka pada 2015," katanya.

Sharon Seah, peneliti senior di Pusat Studi ASEAN di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura, berpendapat bahwa kerja sama yang lebih erat antara ASEAN dan negara-negara Teluk sangat masuk akal secara strategis.

"Dengan memperkuat kerja sama antarblok dan kemitraan seperti Uni Eropa dan GCC, ASEAN berharap dapat menjaga perdagangan multilateral tetap terbuka dan bebas," ujarnya.

Menguasai jalur perdagangan terpenting dunia

Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura memiliki keunggulan strategis dalam perdagangan global karena berbatasan dengan Selat Malaka, jalur perairan kecil yang dilalui lebih dari seperempat total jumlah perdagangan dunia. Selain itu, sekitar 80% pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Cina dan Jepang melewati selat ini.

Perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump, yang saat ini lebih banyak menyasar Kanada, Meksiko, dan Cina, membuat prospek perdagangan global semakin sulit diprediksi, kata Sharon Seah. Namun, dalam konteks ini, keputusan Malaysia untuk mengajak Cina ke KTT ASEAN juga dianggap sebagai "tonggak sejarah."

"Ini dapat dilihat sebagai upaya Malaysia untuk memperluas kerja sama ASEAN dengan Cina dan GCC dalam kemitraan tripartit yang memanfaatkan kekuatan masing-masing pihak," ujarnya.

Menurut Francoise Huang dari Allianz Trade, negara-negara Teluk dapat memberikan kontribusi finansial yang cukup besar berkat pendapatan minyak dan gas mereka yang melimpah. Investasi strategis dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI) juga bisa menguntungkan ekonomi Asia.

"ASEAN dapat memanfaatkan sebagian dari investasi tersebut untuk pertumbuhan ekonominya sendiri, sekaligus menarik investasi dari dana kekayaan negara GCC ke sektor teknologi," ujar Huang.

ASEAN bakal jadi pusat perdagangan global di masa depan?

Studi terbaru dari Allianz Trade menunjukkan, beberapa negara ASEAN memiliki posisi kuat untuk memperluas peran mereka dalam perdagangan global.

Malaysia dan Vietnam menempati peringkat kedua dan ketiga dalam potensinya menjadi pusat perdagangan global di masa depan. Sementara itu, Indonesia menempati posisi kelima.

Peringkat pertama dalam daftar itu diduduki oleh salah satu calon kemitraan dagang baru ASEAN, yakni salah satu negara Teluk, Uni Emirat Arab.

Saat ini, sekitar 20% ekspor ASEAN ditujukan ke AS. Menurut Huang, dengan semakin agresifnya kebijakan perdagangan AS, tidak mengherankan jika beberapa negara ASEAN mulai mengarah ke pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih beragam.

"Sebagai contoh, Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, seraya terus mendorong peta jalannya untuk menjadi anggota OECD," tambah Huang.

Malaysia juga berambisi untuk menjadi anggota BRICS, kelompok mitra ekonomi yang saat ini terdiri dari negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

Namun, pemerintahan Trump menganggap BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi global ekonomi AS. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif 100% jika blok tersebut mencoba "memainkan strateginya terhadap dolar AS."

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman

(ita/ita)