DPRD Dukung Transparansi Lelang Jabatan di Jajaran Pemkot Surabaya

Jakarta -

Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan lelang jabatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahapan visi-misi menjadi salah satu penilaian.

Melalui lelang jabatan ini, ASN yang memiliki gagasan bisa menunjukan kapasitasnya untuk memajukan Kota Surabaya. Namun, mereka harus siap jika tidak sesuai standar yang ditentukan harus menerima konsekuensi tergeser dari kandidat lain yang memiliki kapabilitas dan kompetensi lebih tinggi.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendukung penuh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan insiatif tersebut.

"Ini terobosan baru yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dengan proses wawancara dengan melibatkan ahli dari berbagai bidang, itu bentuk transparansi dan akuntabilitas Mas Walikota terhadap warga Surabaya," kata Arif Fathoni dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menegaskan jika selama ini yang terjadi yakni jabatan-jabatan tertentu berdasarkan penunjukan.

"Lelang jabatan yang disiarkan langsung melalui media sosial milik Pemerintah Kota Surabaya, mencoba terbuka kepada rakyat Kota Surabaya. Ini loh pejabat yang akan mengimplementasikan RPJMD sebagai visi-misi selama kampanye kemarin," ujar Arif Fathoni.

Arif Fathoni menambahkan lelang terbuka ini juga salah satu pertanggungjawabannya kepada rakyat Kota Surabaya yang telah memilihnya kembali untuk memimpin Kota Pahlawan ini. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui atau punya kesempatan untuk menilai pejabat yang pantas serta kompeten di bidang tersebut.

"Rakyat bisa menilai kompetensi kepala OPD-nya. apakah kemudian mempunyai kompetensi di bidang itu atau tidak," tutur Arif Fathoni.

Selain itu, Fathoni turut memberikan catatan terkait proses lelang jabatan ini. Menurutnya, proses yang telah dilakukan secara terbuka ini jangan sampai kepala OPD punya pandangan visi-misi sendiri.

"Itu tidak boleh. Kepala OPD, camat, lurah di Kota Surabaya hanya implementator dari RPJMD yang disusun oleh Wali Kota sebagai bagian dari penerjemahan visi-misi selama kampanye. Tidak boleh kepala OPD punya gagasan sendiri yang menyimpang dari RPJMD," ungkapnya.

Arif Fathoni berharap agar proses lelang jabatan ini hasilnya bisa akuntabel dan terbuka juga. Dia pun mewanti-wanti proses awalnya terbuka, namun yang tidak mengikuti seleksi malah mendapatkan posisi tertentu.

"Jangan sampai yang tidak mengikuti seleksi malah mendapatkan jabatan tertentu. Ini tidak boleh. Artinya kalau sudah dimulai setransparan ini maka ujungnya," ujar Arif Fathoni.

Arif Fathoni pun mengaku sepakat dengan pandangan Eri Cahyadi jika jabatan kepala OPD dibatasi selama tiga tahun. Selanjutnya tetap dilakukan rotasi jabatan untuk tetap memiliki inovasi baru dibidang masing-masing.

"Sekarang kita lihat apakah ada kepala OPD yang menduduki jabatan lebih dari tiga tahun mari kita ingatkan bersama-sama agar bisa dilakukan rotasi. Termasuk lurah dan camat. Karena apa? agar mereka memiliki paradigma yang sama dengan Wali Kota Surabaya mas Eri Cahyadi," ungkap Fathoni.

Terakhir, Arif Fathoni meminta kepada pejabat yang terpilih nantinya tidak menghambat kinerja Eri-Armuji untuk melayani masyarakat Kota Surabaya.

"Kepala OPD, Camat, Lurah hanya mengimplementasikan. Jadi jangan dihambat programnya Mas Eri dengan duduk dan diam saja. Tapi juga jangan memiliki program yang lain di luar apa yang sudah dipikirnya Eri Cahyadi sebagai walikota terpilih," tutup Arif Fathoni.

(anl/ega)