Desakan Investigasi dan Kritik ke TNI Buntut Ledakan Amunisi di Garut

Ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat telah menewaskan 13 orang. Desakan untuk insiden tersebut diinvestigasi secara menyeluruh datang dari berbagai pihak.

Adapun peristiwa terjadi pada Senin (12/5) pukul 09.30 WIB di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. 13 orang yang meninggal dunia, 4 orang di antaranya merupakan anggota TNI dan 9 sisanya merupakan warga sipil. Berikut data korban meninggal.

1. Kolonel Cpl Antonius Hermawan;
2. Mayor Cpl Anda Rohanda;
3. Agus bin Kasmin;
4. Ipan bin Obur;
5. Iyus Ibing bin Inon;
6. ⁠Anwar bin Inon;
7. Iyus Rizal bin Saepuloh;
8. ⁠Toto;
9. ⁠Dadang;
10. Rustiawan;
11. ⁠Endang;
12. Kopda Eri Dwi Priambodo;
13. Pratu Aprio Setiawan.

Desakan untuk Investigasi

Desakan agar kasus ini diinvestigasi datang dari berbagai pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono yang meminta agar dilakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut.

"Harus dilakukan investigasi yang mendalam. Investigasi yang secara detail dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat sehingga semua orang tahu persis akar duduk persoalan semua mengerti, memahami apa yang terjadi," kata Dave kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

"Dan tindakan atau kebijakan yang diambil TNI AD itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan," sambungnya.

Dave menyesalkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, insiden itu merupakan kecelakaan fatal karena menewaskan 13 orang.

"Kejadian yang fatal, bencana yang fatal telah terjadi di Garut pada saat TNI melalukan operasi rutin, yaitu menghancurkan amunisi yang afkir," ujarnya.

SOP Pemusnahan Amunisi Dievaluasi

Sama halnya, Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR ini mendorong TNI melakukan investigasi secara transparan. Budisatrio juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait SOP pemusnahan amunisi.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada TNI untuk melakukan investigasi secara transparan. Namun, lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa," kata Budisatrio dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Budisatrio mengatakan kejadian ini menjadi alarm dalam menjalankan SOP keselamatan, baik seluruh unsur militer maupun sipil.

"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan agar keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya," ujarnya.

Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab

"Tentu ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh agar terang benderang dan apa yang menjadi penyebab terjadinya korban jiwa, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu," kata Oleh Soleh dilansir Antara, Selasa (13/5/2025).

Oleh menegaskan jumlah korban tidak sedikit akibat kejadian itu. Ia meminta investigasi dilakukan secara transparan.

"Korbannya tidak sedikit. Harga nyawa jangan dianggap murah dan enteng. Semoga investigasi yang dilalukan bisa menjadikan masalah ini terang benderang," ucapnya.

TNI Dinilai Inkompetensi dalam Pemusnahan Amunisi

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai adanya inkompetensi TNI dalam proses pemusnahan tersebut. Ardi menilai TNI tidak kompeten dalam penataan wilayah pertahanan usai proses pemusnahan amunisi itu memakan korban jiwa. Dia pun mendorong investigasi dan evaluasi yang menyeluruh.

"Imparsial memandang jatuhnya korban jiwa dalam proses pemusnahan/disposal amunisi di Garut adalah bentuk inkompetensi penataan wilayah pertahanan termasuk proses perencanaan dan pengendalian wilayah pertahanan," ujar Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengawali keterangannya, Selasa (13/5/2025).

"Diperlukan adanya investigasi mendalam tentang jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit. Sebab, hal ini menjadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan SOP disposal amunisi tersebut, sehingga evaluasi seharusnya menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan tidak hanya menyasar pelaksana teknis semata tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Ardi juga menyoroti adanya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Dia menduga adanya kelalaian SOP disposal amunisi tersebut, khususnya terkait pengamanan area serta informasi kepada warga sekitar lokasi.

"Keberadaan warga sipil yang berada dalam jarak bahaya menunjukkan lemahnya pengamanan dari pihak TNI dan kurangnya sosialisasi kepada warga tentang jarak dan batas aman lokasi disposal. Seharusnya pengamanan berlapis diperlukan mengingat efek ledakan yang akan timbul cukup mematikan," ujarnya.

(eva/lir)