Cak Imin Usul Bangun Apartemen-Hotel di Makkah: Aset Produktif

Jakarta -

Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap penyelenggara haji membuat kondominium atau hotel di Mekkah. Cak Imin mengatakan pembelian aset itu akan menjadi lebih produktif.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara diskusi publik Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPP PKB, Rabu (19/2/2025). Cak Imin mengatakan diperlukan revolusi tiga penyelenggara haji yakni kementerian, pengelola keuangan haji serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji.

"Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu juga subjek yang sangat penting, karena itu harus juga direvolusi. Bagaimana duit sebesar itu terkelola menjadi kekuatan yang memback-up penuh pelaksanaan haji," kata Cak Imin.

Cak Imin berharap penyelenggara haji membeli hotel atau membuat kondominium di Mekah, Madinah. Dia mengatakan aset itu akan menjadi lebih produktif.

"Salah satunya, kalau ada duit, harus beli hotel di Mekkah dan Madinah. Beli hotel, dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun. Beli hotel atau bikin kondominium, atau bikin apartemen, atau apa saja, yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif," ujarnya.

Dia mengatakan persiapan haji harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di daerah, oleh pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Dia berharap diskusi publik ini akan memunculkan ide serta gagasan untuk menciptakan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik, lancar dan sukses.

"Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan diskusi yang amat-sangat penting. Apalagi tinggal beberapa saat lagi penyelenggaraan haji akan berlangsung. Pemberangkatan pertama bulan Mei, tanggal 2 Mei sudah kloter pertama. Sehingga tentu diskusi ini kita harapkan menjadi bahan masukan penting dan strategis agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang ini benar-benar lancar, sukses, menggembirakan dan tentu saja membawa keberkahan dan kemakmuran bagi para jemaah haji," ujarnya.

Dia mengatakan diskusi publik ini merupakan komitmen PKB agar penyelenggaraan haji dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan kesungguhan tenaga profesional. Dia bersyukur diskusi publik ini dapat terlaksana.

"Saya sangat bahagia, bersyukur bisa bertemu seluruh para narasumber yang terhormat, bersyukur dan bahagia atas kehadiran seluruh para tokoh, di mana diskusi hari ini menjadi bagian integral dari komitmen kita semua, khususnya komitmen PKB dan DPR untuk bersama-sama agar penyelenggaraan haji benar-benar dengan perencanaan yang tepat, dengan kesungguhan dan seluruh tenaga profesional yang tangguh," ucapnya.

Cak Imin mengatakan manajemen haji membutuhkan ekosistem penyelenggaraan haji yang terintegrasi sinergis, memberikan penghormatan dan kontribusi, demokratis, fairness, serta amanah. Dia menyinggung persoalan haji yang selalu berulang di setiap tahun, termasuk pengalamannya 2 jam menunggu di Bandara.

"Amanah ini penting karena kita memahami betul bahwa pelaksanaan yang setiap tahun kita jalankan selalu menelan korban, sudah haji, haji lagi, pasti ada persoalan yang sebetulnya terulang-ulang. Apakah di tenda Mina, apakah di saat Arafah, apakah di transportasi yang delay, kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara," imbuhnya.

"Sebuah pengalaman yang amat-sangat rumit padahal biaya yang dikeluarkan fair harga pasar, karena harga pasar maksudnya pelayanannya juga standar pasar, yang on time, yang terencana dengan baik. Dan berbagai hal yang perlu kita persiapkan dengan matang agar seluruh pelaksanaan haji bisa khusyuk, bisa membawa kenyamanan para jemaah kita," tambahnya.

Dia mengatakan tambahan kuota jemaah rata-rata sebesar 10 ribu setiap tahun. Dia mengatakan penyelenggara tak boleh berpura-pura tidak tahu terhadap penambahan kuota, hingga membuat perencanaan haji kurang maksimal.

"Jumlah jemaah yang terus meningkat, apalagi setiap tahun mendapatkan tambahan kuota rata-rata 10.000, setiap tahun mendapatkan tambahan kuota 10.000, jangan pernah lagi karena dapat tambahan pura-pura mendadak, pura-pura mepet waktu. Sudah jelas setiap tahun biasanya sudah dapat tempat 10 ribu, harus direncanakan dengan baik, sehingga kalau 10.000 nanti dapat lagi, semuanya terencana dengan tepat. Nah, pura-pura mendadak ini yang membuat kita kisruh, harus berhimpitan karena penambahan yang begitu besar jumlahnya 10 ribu," tuturnya.

Sebagai informasi, acara diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber. Di antaranya Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Prof Hilman Latief, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik serta Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI, Ahmad Zaki Zakaria.

(mib/azh)