Bamsoet Ajak Seluruh Komponen Bangsa Dukung Prabowo Perangi Oligarki

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan oligarki politik dan ekonomi telah lama menjadi tantangan besar dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Sistem ini, memungkinkan segelintir elit menguasai sumber daya politik dan ekonomi, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin lebar serta menghambat partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan.

Bamsoet meyakini Presiden Prabowo Subianto mampu untuk memerangi oligarki politik dan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memberikan kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, secara daring, Jakarta, hari ini.

"Memerangi oligarki politik dan ekonomi bukanlah tugas yang mudah. Tetapi dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis, Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan inklusif. Reformasi politik, penguatan lembaga anti korupsi, pembatasan monopoli, dan pemberdayaan UMKM merupakan beberapa langkah kunci yang dapat diambil. Dengan dukungan rakyat dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," kata Bamsoet dalam keterangan, Selasa (4/3/25).

Dia menjelaskan oligarki di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi, merupakan warisan lama dari sistem politik dan ekonomi yang terpusat dan terus berkembang pasca era reformasi.

Oligarki di Indonesia didominasi oleh segelintir keluarga dan kelompok elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Data dari Global Wealth Report 2023 menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional.

"Contoh nyata kuatnya pengaruh oligarki dalam sektor strategis dapat kita lihat dari beberapa kasus yang mulai berhasil diungkap oleh Presiden Prabowo di masa 100 hari kepemimpinannya," jelasnya.

"Semisal, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun. Ada pula, kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 dengan kerugian negara sebanyak Rp 300 triliun," sambung Bamsoet.

Bamsoet mengatakan sejumlah langkah strategis dapat diambil untuk memerangi oligarki di Indonesia. Presiden Prabowo dapat memulai dengan mereformasi sistem politik yang lebih inklusif dan transparan. Salah satunya adalah dengan memperkuat sistem Pemilu yang menghapuskan politik berbiaya tinggi dan praktik politik uang.

Selain itu, lembaga anti korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi dukungan penuh untuk menginvestigasi dan menindak praktik korupsi yang melibatkan oligarki. Data dari KPK dan Kejaksaan RI menunjukkan terdapat peningkatan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha besar.

"Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Semisal, dengan mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Contohnya adalah penggunaan sistem e-procurement di Indonesia yang telah mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," tutur Bamsoet.

Dia menambahkan salah satu bentuk oligarki ekonomi adalah monopoli sumber daya alam dan lahan oleh segelintir kelompok. Presiden Prabowo dapat menerapkan kebijakan redistribusi lahan dan membatasi kepemilikan lahan oleh korporasi besar. Salah satu contoh keberhasilan, program reforma agraria di Thailand yang berhasil mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.

"Oligarki ekonomi dapat pula dilawan dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Presiden Prabowo dapat memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dengan korporasi besar," tutup Bamsoet.

(akn/ega)