16 hours ago
4
Jakarta -
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea buka-bukan soal kronologi pemutusan hubungan kerja (PHK) dua pabrik alas kaki di Tangerang, yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.
Ia mengatakan, PHK yang dilakukan dua pabrik sepatu ini terjadi pada 2024 lalu. PHK yang dilakukan menjadi jalan terakhir pabrik setelah upaya preventif gagal dilakukan.
Ia mengatakan, PHK ini dilakukan lantaran menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya minat konsumen untuk membeli produk-produk alas kaki, utamanya dari PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PHK-nya itu terjadi adalah 2024 dan ini akibat daripada penurunan daya beli yang mengakibatkan permintaan. Jadi karena ada geo-ekonomi Eropa, perang Ukraina-Rusia juga yang mengakibatkan ada ekonomi, sehingga masyarakat yang biasanya dia belanja sepatu satu bulan tiga kali, akhirnya mereka menahan-nahan diri," kata Andi dalam konferensi pers di Kantor KSPSI, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Selain itu, Andi mengatakan kondisi industri tekstil berada dalam tekanan. Pasalnya, pasar domestik tekstil dibanjiri produk-produk ilegal dengan harga yang lebih murah.
Namun begitu, Andi mengatakan bahwa kabar PHK yang dilakukan kepada ribuan karyawan pabrik PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh tidak sepenuhnya benar. Ia mengatakan, sebagian pekerja mengajukan pensiun dini tanpa paksaan.
"Di Victoria Ching Luh tidak semua di PHK secara murni. Bukan. Jadi penawaran pensiun dini sebesar 700 orang. 2000 yang PHK Sekitar 700-800 yang mengajukan pensiun dini. Jadi kesadaran diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan," ungkapnya.
Andi juga mengatakan, kedua perusahaan tersebut berkomitmen memenuhi kewajibannya terhadap karyawan PHK. Ia juga menegaskan, kedua perusahaan tersebut tidak merelokasi operasionalnya secara total.
"Baik dari Adis dan dari Victoria Ching Luh tidak punya rencana merilokasi total usahanya dari Tanggerang ke lokasi lainnya di Jawa Tengah. (Tetapi) Ekspansi. jadi malah penambahan yang ada, adalah penambahan pabrik baru. Jadi tidak menutup yang Tanggerang tapi mereka akan ekspansi di Jawa Tengah," ungkapnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Berita PHK buat Buruh Ketakutan
Andi juga menegaskan, data terkait 60 perusahaan gulung tikar yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhitung sejak 2021. Ia pun membantah adanya berita PHK besar-besaran.
"Sekarang seolah-olah menjadi besar padahal faktanya yang baru hari ini adalah hanya Sritex Group (PT Sri Rejeki Isman) kalau 2025, ya. Kalau yang lain itu dan yang Danbi (PT Danbi Internasional), Garut itu 2025. Yang lain-lain itu terjadi 2024, 2023, mungkin masalahnya belum terselesaikan sampai hari ini, tetapi dicatat menjadi seolah-olah PHK 2025, 60 perusahaan melakukan pengurangan karyawan," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PUK SP TSK SPSI PT Victory Chingluh Agus Darsana mengatakan, pensiun dini menjadi penawaran yang juga ditawarkan oleh manajemen pabrik. Ia juga mengakui, kesimpangsiuran PHK masal menakut-nakuti anggota SPSI di PT Victoria Ching Luh.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada rencana PHK yang dilakukan perusahaan di tahun 2025.
"Ini berita juga menjadi menakutkan bagi anggota-anggota kami yang ada di perusahaan, kemarin ada yang nanya ada PHK lagi? Nggak ada. Di tahun 2025, sudah dipastikan tidak ada PHK lagi di Victoria Ching Luh," tutupnya.
Dalam catatan detikcom, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya.
Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan. Menurut penjelasan yang disampaikan, kata Septo, penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi.
Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.
"Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan melakukan PHK," ungkap Septo.
