Asa Warga Tak Sirna Meski Pemprov Tegaskan Rusun Tak Bisa Selamanya

Warga Jakarta penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bersuara menyampaikan harapan ke pemerintah. Mereka tak ingin masa tinggal dibatasi.

Wacana itu muncul setelah muncul tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

Simak permasalahannya dan harapan warga sebagaimana dirangkum detikcom.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Tunggakan itu berasal dari 17.031 unit rusunawa yang ada.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dimintai konfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Kepala DPRKP Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto juga telah menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rusunawa dianggap dibutuhkan. Dia menyebut pembatasan masa tinggal agar warga punya hunian, tak lagi menyewa.

"Pembatasan masa tinggal di rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi ada housing carrier yang jelas," kata Kelik saat dihubungi, Jumat (7/2).

Kelik menerangkan saat ini Dinas Perumahan menyalurkan dana KPR berupa penyaluran fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengen bunga 5 persen dan masa tenor sampan 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat.

Penolakan Warga Marunda Jakut

Warga Blok A 5 S Nurhayati (62) menuturkan, selama 14 tahun tinggal di Rusun Marunda ini, baru empat bulan terakhir mengalami menunggak bayar sewa. Katanya, harga sewa yang naik sampai Rp 60 ribu membuat keluarganya nunggak belakangan ini.

"Mau gimana, anak saya gajinya UMR aja mepet, cuma Rp 5,3 juta. Anaknya masih kecil-kecil, banyak kebutuhan, belum ngasih makan ponakannya dua. Mereka sudah sekolah juga SD sini. Sebelum naik, bayaran ke rusun lancar saja," ujar Nurhayati saat ditemui detikcom di Rusun Marunda, Sabtu (8/2).

Nurhayati tinggal bersama satu anak dan empat cucunya di satu rumah lantai 4. Anak Nurhayati adalah perempuan tulang punggung keluarga.

Anak Nurhayati menghidupi enam orang, yakni dua anak kandung dan dua ponakannya. Di tengah impitan ekonomi itu, anak Nurhayati harus mencari uang sendiri dengan menjahit.

Keluhkan Sulit Cari Rumah di Kota

Warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengaku tak setuju wacana pembatasan masa tinggal. Mereka menilai mencari rumah di tengah kota saat ini menjadi hal yang sulit.
Adalah Marlina yang merupakan korban kebakaran di Kampung Bali, Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Perempuan berusia 68 tahun ini diakomodasi Pemprov untuk tinggal di Rusunawa Pasar Rumput seusai kehilangan rumah.

"Iya, kalau Ibu di sini korban kebakaran. Yang di Manggarai, yang tanggal 13 Agustus kemarin," kata Marlina ditemui di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

Marlina bersama sang suami yang berusia 70 tahun mengaku sangat terbantu dengan hunian yang diberikan sementara oleh Pemprov. Dia berharap bisa tinggal di Rusunawa Pasar Rumput selamanya.

"Kalau buat saya sih, kayaknya kalau rusun ini nggak terlalu penting, dipakai sementara. Kalau saya sih nggak setuju (waktu dibatasi), lebih baik untuk selamanya lah," ujar Marlina.

Dia mengaku sulit untuk membangun rumah baru di Jakarta. Marlina mengatakan tak masalah untuk membayar sewa di Rusun Pasar Rumput jika diizinkan ke depannya.

"Karena ibu masalahnya belum ngebangun (rumah). Aku belum bayar bulanan karena korban. Bayar air sama listrik, kalau bisa pindah kalau rumah udah selesai. Ada rezekinya, sehat, panjang umur," tambah dia.

Kata Pj Gubernur

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi buka suara soal rencana pembatasan masa tinggal bagi penghuni rusunawa. Teguh mengatakan aturan pembatasan masa tinggal itu masih dikaji.

"Ini kita kan sedang masih mengkaji ya, tentu saja nanti kita akan memberikan suatu kebijakan yang terbaiklah. Kita juga memahami situasi yang sekarang, tapi kita juga harus, masyarakat juga memahami, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah," kata Teguh di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi yang terbaik untuk warga penghuni Rusunawa. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil tindakan gegabah mengenai pembatasan masa hunian Rusunawa.

"Tapi nanti kita akan bicarakan, kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa. Kami tidak ingin gegabah langsung ambil keputusan," ucapnya.

Menurut Teguh solusi untuk tunggakan sewa Rusunawa masih terus dikaji. Dia mengatakan jumlah tunggakan sewa Rusunawa terbilang besar.

(fca/fca)