Anggota DPR Kritik Pengelolaan Cadangan Pangan soal Temuan Beras Berkutu

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengkritik pengelolaan cadangan pangan usai ada temuan beras sisa impor yang berkutu di gudang Bulog Yogyakarta. Daniel menyebut seharusnya hal itu tak boleh terjadi.

"Terkait informasi adanya beras sisa impor tahun 2024 sudah berkutu, ini pukulan bagi kebijakan pangan kita. Ini merupakan satu kelemahan dalam pengelolaan cadangan pangan, harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Kita impor menggunakan uang negara tetapi berasnya dibiarkan berkutu," kata Daniel kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

Politikus PKB itu menyarankan agar beras itu langsung diberikan kepada masyarakat. Dia menegaskan kebijakan impor harus dihitung sesuai kebutuhan agar tak ada stok menumpuk di gudang.

"Lebih baik diberikan kepada masyarakat daripada dibiarkan berkutu, mubazir jadinya itu. Ke depan kebijakan impor harus benar-benar dihitung jangan asal impor, harus sesuai kebutuhan. Tanpa perhitungan yang matang bisa membuat stok berlebihan, sehingga numpuk di gudang, kelamaan di gudang pasti akan menurunkan kualitasnya," ucapnya.

Kemudian, Daniel mempersoalkan pernyataan Badan Pangan Nasional yang menyebut beras itu masih bisa dikonsumsi. Dia menilai hal itu bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat diberikan gizi terbaik.

"Masa kita mau kasih masyarakat beras yang berkutu, memangnya Bapanas sendiri siap untuk mengkonsumsi memberi contoh duluan. Bagaimana kita mau mengentaskan gizi buruk kalau berasnya saja berkutu. Ini sangat bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin memberikan gizi terbaik buat masyarakatnya. Negara itu wajib menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakatnya," ujarnya.

Daniel mendorong Bulog segera mengambil peran strategis dalam mengatasi masalah pangan tersebut. Dia meminta peran Bulog tidak hanya sekadar menyimpan dan menyalurkan beras.

"Bulog juga harus memantau beras yang ada di gudang secara real time, setiap satu minggu beras yang ada dikeluarkan untuk disalurkan, tentu dengan basis data penerima yang valid. Kalau terus diamkan di gudang tentu tidak bermanfaat dan kualitas beras akan terus menurun seiring berjalannya waktu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan stok beras berkutu saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Ia menyebut, beras itu merupakan stok impor yang dilakukan tahun lalu.

"Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya," kata Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3) dikutip dari detikFinance.

Sedangkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap laporan dari Perum Bulog terkait temuan beras impor berkutu. Berdasarkan laporan itu, Amran menyebut jumlahnya sebanyak 100 ribu sampai 300 ribu ton di seluruh Indonesia.

Amran akan menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. "Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami akan minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua," kata Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (11/3).

(fca/fas)