Ancang-ancang Perombakan Kursi Wali Kota di Jakarta

Jakarta -

Jabatan Wali Kota di lingkungan Pemprov DKI Jakarta segera dirombak. DPRD DKI Jakarta menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.

Uji kelayakan ini digelar di gedung DPRD DKI Jakarta Jumat (2/5). Dilihat detikcom dari surat yang beredar, beberapa nama pejabat yang mengikuti proses ini adalah Wakil Bupati Kepulauan Seribu M Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu.

Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Selanjutnya, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin juga mengikuti proses karena akan digeser untuk menjabat Wali Kota Jakarta Timur.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman M Anwar diproyeksikan menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Augustinus diusulkan untuk mengisi posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta.

Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu membenarkan adanya fit and proper test itu. Ia menekankan pentingnya dua aspek utama dalam proses pengangkatan ini, yaitu kompetensi individual dan transparansi proses seleksi.

"Sebagian besar dari calon pejabat ini memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang, seperti Pak Munjirin yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Namun penting untuk memastikan bahwa penempatan baru ini didasari pada evaluasi kinerja dan kebutuhan wilayah," ujar Kevin saat dihubungi, Jumat (2/5).

Lebih lanjut, Kevin Wu menyoroti perlunya proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan berbasis merit. Ia menyatakan bahwa pengangkatan pejabat strategis bukan sekadar rotasi administratif, melainkan harus mempertimbangkan integritas, rekam jejak kinerja, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

Calon Kandidat Diputuskan Pramono

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan, nama-nama calon wali kota yang mengikuti fit and proper test di DPRD Jakarta merupakan usulan dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Menurutnya, anggota dewan hanya menilai, sedangkan keputusan akhir tetap di Gubernur Pramono Anung.

"Gubernur sudah bersurat kepada saya berisi nama-nama yang masuk kandidat calon wali kota. Nah, nama-nama itu baru calon. Kalau nama-namanya diusulkan oleh Pak Gubernur," kata Khoirudin saat dihubungi, Sabtu (3/5).

Khoirudin menjelaskan, DPRD hanya bertugas menilai dan memberikan evaluasi terhadap nama-nama calon. Keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur.

"Saya hanya memberikan hasil, kalau keputusan akhirnya ada di Pak Gubernur," ujarnya.

Proses uji kelayakan ini pun, kata Khoirudin, mencakup penelusuran rekam jejak dan pemahaman kandidat terhadap persoalan wilayah yang akan mereka pimpin. Khoirudin menyebut, pernah ada calon wali kota yang tidak lolos dalam tahapan ini.

"Terus gubernur mau lanjut pelantikan, silakan, mau tidak juga silakan. Kita hanya memberikan hasil," kata Khoirudin.

Di sisi lain, Khoirudin menegaskan, calon wali kota yang akan dilantik wajib menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar oleh DPRD dan mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan.

"Sesuai dengan regulasi, hanya wali kota yang harus mendapat persetujuan pimpinan Dewan, kepala dinas tidak. Setiap wali kota yang akan segera dilantik harus mendapat persetujuan Dewan dulu. Untuk itu, kita lakukan fit and proper test," imbuhnya.

Segera Ditetapkan

Calon wali kota dan bupati yang mengikuti fit and proper test di DPRD Jakarta beberapa waktu lalu sudah memasuki tahap akhir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut penetapan pejabat baru akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Intinya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu-dua minggu ini saya sudah bisa menetapkan (wali kota)," kata Pramono di kawasan Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5).

Menurutnya, meskipun penetapan pejabat struktural merupakan kewenangan penuh gubernur, tetap diperlukan konsultasi dengan DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kewenangan gubernur ini ada yang perlu juga melakukan konsultasi dengan DPRD Jakarta dan juga dengan badan kepegawaian serta Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.

Pramono menyebut proses ini ditargetkan selesai pekan depan. Sementara itu, saat ditanya mengenai jumlah kepala dinas yang akan dilantik, Pramono hanya menjawab singkat.

"Banyak sekali, puluhan," ungkapnya

(wnv/wnv)