Tiga terdakwa korporasi kasus dugaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng dituntut membayar denda dan uang pengganti yang nilainya hingga triliunan. Para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup.
Tuntutan itu telah dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (17/2/2025). Para Terdakwa korporasi diantaranya PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, PT Musim Mas Group.
Ketiga terdakwa korporasi dituntut membayar denda dan uang pengganti yang berbeda-beda. Diantaranya PT Wilmar Group dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619 atau (Rp 11,8 triliun), Permata Hijau Group dituntut membayar uang pengganti Rp 937.558.181.691,26 atau (Rp 937,5 miliar), dan Musim Mas Group dituntut membayar uang pengganti Rp Rp 4.890.938.943.794,1 atau (Rp 4,8 triliun).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu jaksa menuntut 3 terdakwa korporasi itu membayar uang pengganti sebanyak total Rp 17.708.848.928.104 (Rp 17,7 triliun).
Berikut ini rincian tuntutan kepada 3 terdakwa korporasi.
PT Wilmar Group Dituntut Bayar Uang Pengganti hingga Rp 11 T
Adapun PT Wilmar Group yang menjadi terdakwa korporasi dalam kasus ini terdiri dari 5 perusahaan, diantaranya, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Jaksa meyakini para terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Jaksa menuntut PT Wilmar Group untuk membayar denda Rp 1 miliar, namun jika dalam 1 bulan tidak mampu membayar, maka aset masing-masing korporasi dapat dirampas untuk dilelang. Namun, jika harta benda PT Wilmar Group tersebut tidak mencukupi, maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda direktur yang mewakili kelima korporasi tersebut, Tenang Parulian Sembiring.
"Selanjutnya apabila harta benda Terpidana Korporasi juga tidak mencukupi, maka harta benda Tenang Parulian Sembiring selaku direktur yang mewakili 5 korporasi dapat disita dan dilelang, apabila harta Terpidana Korporasi dan Tenang Parulian selaku direktur tidak mencukupi maka terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana kurungan selama 12 bulan," demikian amar tuntutan jaksa sebagaimana rilis Kejagung, Selasa (18/2/2025).
Selain dituntut membayar denda Rp 1 miliar, Jaksa juga menuntut PT Wilmar Group untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619 atau Rp 11,8 triliun yang dibebankan proporsional kepada 5 terdakwa tersebut. Jika tidak mencukupi, maka harta benda Tenang Parulian dapat disita dan dikenakan subsider 19 tahun penjara.
"Uang Pengganti sebesar Rp11.880.351.802.619 (Rp 11,8 triliun) yang dibebankan secara proporsional kepada kelima Terdakwa Korporasi, dengan memperhitungkan harta benda milik terdakwa korporasi yang telah disita, jika tidak mencukupi maka harta benda Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana penjara 19 tahun," kata jaksa.
Jaksa juga menuntut agar kelima terdakwa korporasi Wilmar Group dengan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan.
"Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan terdakwa korporasi untuk waktu paling lama 1 tahun," katanya.
Permata Hijau Group Dituntut Bayar Uang Pengganti hingga Rp 937 M
Ilustrasi sidang (Foto: detikcom/Ari Saputra)
Jaksa menuntut Permata Hijau Group untuk membayar uang denda Rp 1 miliar, yang jika dalam 1 bulan tidak membayar maka aset masing-masing korporasi akan dirampas untuk dilelang. Selanjutnya, jika aset para terpidana korporasi tidak mencukupi, maka kekayaan David Virgo selaku personil pengendali kelima korporasi akan disita dan dilelang.
"Apabila harta benda Terpidana Korporasi juga tidak mencukupi, maka harta benda Tenang Parulian Sembiring selaku direktur yang mewakili 5 korporasi dapat disita dan dilelang, apabila harta Terpidana Korporasi dan Tenang Parulian selaku direktur tidak mencukupi maka terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana kurungan selama 12 bulan," katanya.
Lebih lanjut, jaksa juga menuntut terdakwa korporasi Permata Hijau Group membayar uang pengganti sebesar Rp937.558.181.691,26 atau Rp 937 miliar. Uang tersebut dapat dibebankan secara proporsional kepada 5 terdakwa.
"Apabila dalam 1 bulan tidak membayar, maka harta benda korporasi dan David Virgo dapat disita untuk dilelang, apabila tidak mencukupi terhadap David Virgo dikenakan subsidiair penjara selama 12 bulan," katanya.
Jaksa juga menuntut Permata Hijau Group dengan pidana tambahan agar ditutup selama 1 tahun. "Penutupan seluruh perusahaan selama tahun," kata jaksa.
Musim Mas Group Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 4,8 T
Ilustrasi sidang(Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir)
Jaksa menuntut Musim Mas Group untuk membayar uang denda Rp 1 miliar yang dibebankan kepada 5 personil pengendali perusahaan, yaitu Personil Pengendali PT Musim Mas yaitu Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, Personil Pengendali PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya yaitu Rudi Krisnajaya selaku Direktur Utama, PT Musim Mas Fuji yaitu Siu Shia selaku Presiden Direktur, PT Megasurya Mas yaitu Alok Kumar Jain selaku Direktur Utama dan PT Wira Inno Mas yakni Erlina selaku Direktur Utama. Aset para terdakwa dapat disita dan dilelang.
"Apabila tidak mencukupi, maka kepada 5 personil pengendali tersebut masing-masing dipidana penjara 11 bulan," katanya.
Kemudian para terdakwa korporasi Musim Mas Group juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1 atau Rp 4,8 triliun yang dibebankan kepada 7 terdakwa korporasi secara proporsional. Namun jika harta benda terdakwa korporasi dan personil pengendali tidak mencukupi, maka masing-masing personil pengendali dapat dipidana penjara Rp 15 tahun.
Jaksa juga mengenakan tuntutan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan selama 1 tahun.
Duduk Perkara
Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Jaksa kemudian menyidik patgulipat di kasus itu.
Adapun lima orang yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi ekspor CPO itu ialah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indra Sari Wisnu Wardhana; Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei; Komisaris WNI, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang.
Kemudian, jaksa mengembangkan kasus ekspor CPO tersebut dan menjerat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kasus tersebut kemudian maju ke meja hijau, para terdakwa korporasi didakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Indra Sari Wisnu Wardana selaku mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku Direktur PT IRAI (Independent Research and Advisory Indonesia) yang juga sebagai tim asistensi Menko Perekonomian, dan Tonny Muksim alias Thomas Muksim selaku Presiden Direktur PT Sari Agrotama Persada.
Para terdakwa korporasi didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi. Salah satunya Wilmar Group yang didakwa menerima keuntungan tidak sah sebesar Rp Rp1.693.219.219.880.621 (Rp 1,6 triliun). Rincian tiap perusahaan dibawah Wilmar Group menerima keuntungan berbeda-beda.
Perbuatan para terdakwa Wilmar Group merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.658.195.109.817,11 (Rp 1,6 triliun). Serta merugikan perekonomian negara sebesar Rp 8.528.936.810.738 (Rp 8,5 triliun) atau setidaknya jumlah tersebut dari total Rp 12.312.053.298.925 (Rp 12,3 triliun) yang terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga.
Sementara itu, jaksa juga mendakwa Musim Mas Group melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menerima keuntungan yang tidak sah sebesar Rp 626.630.516.604 (Rp 626,6 miliar), perekonomian negara sebesar Rp 4.890.938.943.794,1 (Rp 4,8 triliun), kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.107.900.841.612,08 (Rp 1,1 triliun), kerugian sektor rumah tangga dan usaha sebesar Rp 3.156.407.585.578 (Rp 3,1 triliun) dan illegal gain sebesar Rp 626.630.516.604 (Rp 626 miliar).
Sedangkan Permata Hijau Group didakwa merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 186.430.960.865,26 (Rp 186 miliar) dan merugikan sektor rumah tangga dan usaha sebesar Rp 626.708.902.610 (Rp 626 miliar)
(yld/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu