Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif impor menjadi perhatian dunia, termasuk RI. Kebijakan Trump itu diwanti-wanti legislator RI soal dampaknya ke Indonesia.
Pimpinan DPR meminta pemerintah menerapkan diplomasi dagang yang baik, sementara legislator lainnya mendorong pemerintah mencari pasar baru alternatif. Simak rangkumannya di detikcom.
Indonesia Kena Tarif 32%
Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS. Di samping itu, Trump memberlakukan 'Tarif Timbal Balik' terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami," kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.
Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk "mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami."
Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru impor AS. (Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul 'Tarif Timbal Balik'. Bagan yang diangkat Trump memiliki tiga kolom. Kolom pertama adalah daftar negara.
Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Sedangkan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.
Bagan tersebut menampilkan tarif 10% untuk impor dari Inggris dan 20% untuk impor Uni Eropa.
Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut. Disebutkan bahwa Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS. AS kemudian akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di AS.
Dasco Minta Kepentingan Nasional Dijaga
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kebijakan tarif baru AS tersebut. Dasco menegaskan pentingnya pemerintah RI menjalankan diplomasi yang baik dalam menindaklanjuti kebijakan Trump itu.
"Menyikapi soal penerapan tarif oleh AS kepada Indonesia, AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4).
Wakil Ketua DPR Dasco. (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Dasco mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi pasar tempat ekspor 'buangan' bagi negara lain yang tak bisa memasarkan produknya ke AS. Dia juga meminta semua pihak menjaga kepentingan nasional.
"Tetapi, juga penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran 'tempat pembuangan' barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS. Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita," ujarnya.
"Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum," pungkasnya.
Wanti-wanti Komisi I DPR
Dave Laksono. (Adrial/detikcom)
Dave awalnya menjelaskan terkait kebijakan nila tarif baru AS. Dia menyebut Trump memutuskan itu karena melihat adanya trade surplus dari penjualan barang negara-negara lain, termasuk Indonesia, ke AS.
"Untuk memahami perhitungan angka tarif ini, kita harus melihat background mengapa Pemerintah AS menerapkan tarif yang tinggi kepada seluruh trade partners mereka dari semua penjuru dunia. Presiden Trump melihat adalah trade surplus kepada Indonesia yang bernilai triliunan USD," kata Dave saat dihubungi, Kamis (3/4).
Dave menyebut Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan Trump ini. Menurutnya, Indonesia harus memperbaiki supply chain hingga SDA agar bisa memberikan produk terbaik dengan harga terjangkau ke pasar dunia.
"Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan memperbaiki chain supply, bea cukai ekspor-impor, logistical cost, dan juga SDM serta pengelolaan SDA kita agar bisa tetap memberikan produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau bagi semua pasar di dunia," ucapnya.
Menurutnya, jika Indonesia tidak merespons dengan baik perang dagang ini, akan berdampak pada perekonomian. Ia menilai tarif baru AS ini bisa berdampak pada IHSG hingga nilai tukar rupiah.
"Tentu ini akan memicu macam-macam spekulasi yang juga berdampak kepada IHSG, nilai tukar rupiah, dan perkembangan makro Indonesia," jelasnya.
"Maka itu wajib bagi Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang drastis agar tetap menaikkan kepercayaan pasar kepada Indonesia. Dan juga kita menggunakan semua avenue yang ada secara diplomatis agar dapat merenegosiasi kembali tarif tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut, Dave menyebut sebetulnya kebijakan Trump ini juga akan merugikan AS. "Pastinya, kan yang akhirnya harus tanggung adalah consumer akhir, jadi pasti akan berdampak juga kepada masyarakat AS," imbuh dia.
PKS Sarankan RI Cari Pasar Baru
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menilai kebijakan tarif bea masuk AS yang baru akan membawa dampak bagi industri dan ekspor RI.
"Jangka pendek ini kemungkinan akan berdampak bagi industri dan ekspor RI," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (3/4).
Sukamta mendorong pemerintah RI terus mencari pasar baru selain AS. Menurutnya, hal ini dapat memberikan perluasan pasar yang baik.
"Namun kalau pemerintah dan pengusaha kita gigih mencari pasar baru alternatif selain US, itu akan memberikan perluasan pasar yang baik. Mungkin tidak sebesar US tetapi ini akan menjadi tantangan mencari pasar baru dan produk yang makin kreatif," ujarnya.
Meski begitu, Sukamta mendorong pemerintah melakukan lobi dengan AS agar penurunan tarif dapat dilakukan. Dia mengungkit langkah ini sudah dilakukan pemerintah RI sebelumnya.
Demokrat Minta RI Lobi AS
Marwan Cik Asan. (Dok istimewa)
"Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini," kata Marwan kepada wartawan, Kamis (3/4).
Marwan mengatakan kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS. Selain itu, menurutnya, berbagai produk ekspor utama Indonesia, seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk hewan air bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.
"Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut," kata Marwan.
"Padahal, industri pengolahan yang banyak bergantung pada ekspor ini menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada tahun 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut," lanjut dia.
Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.
"Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global," imbuh Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu.
Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.
Selain itu, Marwan berkata, perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia. Selain itu, lanjutnya, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.
"Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS," tutur dia.
Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.
"Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks," tambah.
(fca/fca)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
