Sekolah Rakyat Dimulai di Sumbar, Gus Ipul Apresiasi Dukungan Pemda

Jakarta -

Program Sekolah Rakyat akan segera dimulai di Sumatera Barat pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahap awal program ini akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kota Padang dan Kabupaten Solok.

Selain itu, satu lokasi tambahan di bawah Universitas Negeri Padang (UNP) masih dalam proses kajian. Antusiasme terhadap program ini sangat tinggi, terutama dari pemerintah daerah. Gus Ipul mengapresiasi dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang siap menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo ini.

"Saya mendapatkan informasi luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade juga menyambut baik rencana ini. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata komitmen Presiden terhadap rakyat, bukan sekadar janji politik. Andre mengajak kepala daerah lain untuk ikut mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.

"Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis tapi program ini hadir untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa," kata Andre.

"Sampaikan pada kepala daerahnya, ini program presiden untuk mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat), nanti pemerintah pusat melalui Kemensos akan membangun," imbuhnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy turut mengungkapkan rasa syukurnya karena Sumbar termasuk daerah awal yang mendapatkan program ini. Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Sumbar nantinya juga bisa memiliki Sekolah Rakyat.

"Dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang mendapat pertama kali (di tahap awal). Alhamdulillah Sumbar masuk, ada di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat dapat dibangun di seluruh kabupaten/ kota di Sumbar," ujar Vasko.

Selain pendidikan, Gus Ipul juga membahas penguatan integrasi program Kemensos dan daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial ke depan akan dilakukan lebih terstruktur, termasuk pembaruan data setiap tiga bulan untuk memastikan akurasi sasaran.

"Tahun depan kita mencoba misalnya melakukan penyaluran (bantuan sosial) pada waktu yang hampir bersamaan, pemutakhiran data ini juga kita lakukan dengan seksama sehingga data kita makin akurat, diverifikasi setiap tiga bulan," tuturnya.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menunjukkan perubahan status setelah bertahun-tahun menerima bantuan. Mulai tahun depan, penerima usia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun. Sementara itu, lansia dan penyandang disabilitas tetap akan dikecualikan.

"Kita akan evaluasi supaya mereka tidak bergantung sama bansos. Mereka punya semangat naik kelas karena perlindungan dan jaminan sosial itu sifatnya sementara, untuk mendorong mereka naik kelas," tambah Gus Ipul.

Kemensos menargetkan agar setiap pendamping sosial mendorong minimal 10 keluarga per tahun untuk keluar dari status penerima bantuan (graduasi). Dengan 33 ribu pendamping, diharapkan 330 ribu keluarga dapat 'naik kelas' setiap tahunnya.

Penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) juga akan meminimalkan kesalahan sasaran bansos. Jika kepala keluarga penerima bantuan meninggal, bantuan tidak otomatis diteruskan ke anggota keluarga lain tanpa validasi ulang.

"Kita akan ubah peraturannya. Kalau ada yang wafat, tidak boleh dilanjutkan ke istrinya. Harus validasi ulang," tutup Gus Ipul.

Sebagai informasi, acara di Padang ini dihadiri 190 pilar sosial, terdiri dari 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 9 anggota Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

(akn/ega)