Jakarta -
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto soal urusan harga gabah kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Alex meminta tidak ada salah tafsir dari pesan Prabowo.
"Kalau harga jual beras petani di pasar telah melebihi nilai keekonomisan, Bulog tak perlu ikut campur. Bulog baru turun tangan, ketika harga di tingkat petani sudah murah," kata Alex Indra Lukman dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Alex pun mengingatkan Bulog mengenai pesan Presiden Prabowo terkait penyerapan gabah dan beras dari petani. Diketahui, BPS memprediksi total produksi beras akan mencapai 8 juta ton hingga Maret 2025. Produksi itu akan terus meningkat sekitar 13-14 juta ton hingga April 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab itu, kata Alex, Prabowo telah mewanti-wanti harga gabah di tingkat petani harus terkendali. Menurutnya, harga tebus sebesar Rp 6.500 per kilogram telah berada di angka ideal.
"Pesan utama Pak Presiden itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Jika harga gabah di pasaran memang lagi naik, artinya pesan presiden sudah terpenuhi tanpa campur tangan pemerintah," ungkap Alex.
Alex juga mengingatkan agar harga tebus tersebut tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah di Indonesia jika ada yang membeli dengan harga di atas Rp 6.500. Menurutnya, Bulog perlu memperhatikan harga tebus di daerah setempat.
"Katakanlah, pihak swasta di satu daerah, mampu membeli di atas Rp 6.500, misalnya, Rp 7.000 per Kg, maka Bulog kalau memang ingin memenuhi cadagannya di gudang di daerah tersebut, harus ikut harga setempat," terang Alex.
"Jangan malah tetap menebusnya dengan tarif yang ditetapkan, Rp 6.500 per Kg. Itu namanya menghilangkan kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, sebagaimana inti pesan dalam instruksi presiden. Jangan malah petani dikorbankan, ketika bisa menjual Rp 7.000 tapi terpaksa harus menjual Rp 6.500 sesuai harga Bulog," sambung dia.
Alex juga mengingatkan jangan sampai ada kesan Bulog memaksa petani menjual gabah kepada mereka. Dia menyebut jangan ada monopoli di sektor gabah.
"Kesan yang muncul di tingkat petani, aparat akan 'memaksa' mereka untuk menjual gabah atau berasnya pada Bulog," ujarnya.
"Padahal, mungkin saja petani mendapatkan calon pembeli yang mau membayar gabah atau beras, jauh dari harga yang ditentukan Bulog. Penting diingat, negara tak boleh melakukan monopoli di sektor ini," tambahnya.
Sebab itu, Alex menegaskan instruksi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan petani sudah sangat terang. Dia meminta Bulog tidak menafsirkan berlebihan terkait instruksi tersebut.
"Instruksi itu jelas, untuk menyejahterakan petani. Jadi, kalau ada pihak lain yang bisa membeli dengan harga lebih baik, ya dipersilakan dong," tegas Alex.
Alex mengatakan dari laporan yang diterimanya, petani juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang telah menginstruksikan Bulog untuk menyerap hasil panen. Sebab, dia mengatakan harga yang ditentukan itu telah memenuhi nilai keekonomisan.
"Cuma pertanyaannya sekarang, dengan adanya surat Bulog yang beredar sekarang, tujuannya untuk apa. Kesan yang muncul dengan terbitnya surat Bulog itu, petani harus menjual ke Bulog. Kalau begini, sudut pandangnya sudah sangat berbeda dari apa yang diperintahkan Presiden Prabowo," tuturnya.
Kata Menko Pangan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi terkait formulir pernyataan komitmen pengadaan dari Bulog di kalangan petani. Formulir tersebut menyatakan bahwa petani harus menjual Gabah Kering Panen (GKP) sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg.
Dalam formulir yang berkop Bulog tersebut, petani berkomitmen menjual gabah sesuai seharga HPP dengan diawasi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa), Tim Jemput Gabah, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Zulhas membantah penyerapan gabah Bulog harus diawasi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa). Zulhas menyebut pengawasan oleh TNI tidak bersifat wajib.
"Tidak harus. Tapi pabrik harus membeli dengan harga Rp 6.500," ujar Zulhas saat ditemui di Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3).
Simak juga Video Prabowo soal HPP Gabah Rp 6.500: Kalau Tak Mau, Negara Ambil Alih
(amw/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu