Muncul Desakan Pergantian Wapres, Ketua MPR: Gibran Wapres yang Sah

Jakarta -

Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi adanya tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyerukan pergantian wakil presiden dalam masa jabatan. Muzani menegaskan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden dan Wakil Presiden RI yang sah.

"Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih," kata Muzani mengawali pendapatnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Muzani menyebut saat Pemilu 2024 muncul tiga pasangan kandidat yang ditetapkan oleh KPU. Rakyat pun telah memberikan pilihannya, di mana Prabowo dan Gibran memenangkan kontestasi.

Hasil itu kemudian disampaikan oleh KPU kepada masyarakat. Kemenangan Prabowo dan Gibran bahkan sempat bergulir ke Mahkamah Konstitusi, tetapi diputuskan jika kedua pasangan ini sah secara hukum.

"Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan," kata Muzani.

"Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah," sambungnya.

Muzani menyebut secara konstitusional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin sah yang ditetapkan oleh negara. Ia menyebut tak ada persoalan terkait hal itu.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Berikut daftar lengkap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(dwr/dek)