Gubernur Jateng Komitmen Perbanyak Program Graduasi Warga Miskin

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, berkomitmen memperbanyak program graduasi untuk mengangkat warga miskin dan miskin ekstrem keluar dari kemiskinan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/7).

"Tidak ada lagi ceritanya, orang miskin ekstrem golongan P1 dan P2 nanti bertahun-tahun, bahkan sampai ada 8 tahun, yang tetap miskin dan menerima bansos terus," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7).

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menjalankan kebijakan graduasi masyarakat miskin di 9 daerah. Namun, program ini akan diperluas mengingat masih ada 11 daerah lain di Jateng yang masuk kategori daerah miskin.

Guna mewujudkan program ini, Luthfi menekankan pentingnya kerja sama tim yang melibatkan berbagai pihak. Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta stakeholder lain seperti Baznas dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia pun mendorong agar setiap daerah menyusun perencanaan penanggulangan kemiskinan yang matang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing.

"Kita lakukan perencanaan dari Bappeda di kabupaten/kota terkait dengan miskin ekstrem. Kategori P1 (miskin ekstrem) minimal bisa geser menjadi P2 (miskin), lalu P2 geser menjadi P3 (potensi miskin). Intinya adalah graduasi itu," tutur dia.

Luthfi juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid sebagai dasar intervensi kebijakan, sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan didukung data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, menambahkan graduasi kemiskinan dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Program ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa masyarakat miskin ekstrem yang mendapat intervensi tepat dapat meningkat kesejahteraannya.

Dirinya pun mendorong gerakan 'satu OPD satu desa binaan' terus dilakukan, termasuk oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengusulkan program orang tua asuh yang dijalankan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Itu menarik dan perlu dilanjutkan. Namun harus ada juga monitoring dan evaluasi," pungkas dia.

(rir)