BP Taskin Nilai Sekolah Rakyat Strategis, Selesaikan 2 Masalah Sekaligus

Jakarta -

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Dengan posisi yang strategis, BP Taskin bahkan menyebut Sekolah Rakyat yang dijalankan Kemensos sebagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan untuk memutus rantai kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program makan bergizi gratis.

"Karena ini sangat strategis memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, kami anggap ini sesuatu yang sangat prioritas seperti program makan bergizi gratis," ujar Budiman dalam keterangannya, Selasa (18/3/20225).

Hal tersebut ia sampaikan dalam audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wamensos Agus Jabo Priyono di kantor Kemensos, Jakarta, hari ini.

Budiman menjelaskan BP Taskin juga terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Dalam hal ini BP Taskin bertanggung jawab menyusun rencana induk program Sekolah Rakyat. Hal ini mencakup identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program. Menurutnya, program ini dirancang agar benar-benar menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.

"Kami telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem. Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan dapat masuk dalam sistem ini. Kami juga akan mengidentifikasi wilayah serta kelompok yang belum terdata dalam sistem administratif agar tidak ada yang terlewat dari program ini," jelasnya.

Sementara dari sisi eksekusi, Kementerian Sosial akan berperan sebagai pelaksana utama. Agus menyampaikan bahwa Kemensos siap menjalankan program ini di lapangan dengan memastikan pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, serta integrasi dengan program pemberdayaan lainnya.

"Kami tidak hanya akan membangun sekolah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan yang diberikan. Sekolah Rakyat Berasrama harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi mereka," ujarnya.

Diketahui program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini akan berbasis asrama dan dirancang untuk menampung 1.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare, dengan target awal pembangunan sebanyak 100 sekolah per tahun.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 miliar yang akan digunakan untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Eksekusi program ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemerintah telah membentuk sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum, rekrutmen guru, pembangunan sarana prasarana, serta pengelolaan pendidikan.

Gus Ipul berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"Kemensos ingin memastikan bahwa anak-anak yang lulus dari Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga keterampilan yang memungkinkan mereka bekerja atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi masa depan," katanya.

Senada, Budiman juga berharap ke depan agar Sekolah Rakyat tak hanya berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, tapi juga mendorong siswa-siswa berprestasi melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Bagi yang lulus (SMA) kita sepakat ada inkubasi dan pekerjakan ke program-program strategis Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan lain-lain," jelasnya.

Dalam kesempatan ini Budiman juga menawarkan peluang membantu program Sekolah Rakyat dari sisi pembiayaan karena BP Taskin dapat menggalang dana dari swasta. Budiman menyebut, ada puluhan triliun dana CSR yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar mengajar.

"Kebetulan di Perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya. Kami dapat informasi dari Bappenas ada Rp 80 triliun dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN. CSR ini juga harus diperbaiki akurasinya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sekolah rakyat," tuturnya.

Selain itu, Gus Ipul menyambut baik masukan serta sinergi dari BP Taskin. Dia menjelaskan hingga kini Kemensos bersama sejumlah pihak masih terus mematangkan Sekolah Rakyat baik dari isi kurikulum, mekanisme perekrutan murid dan guru, pembangunan gedung, hingga pembiayaan pendidikan.

"Untuk Sekolah Rakyat masih terus dimatangkan semuanya. Harapan presiden tiap kabupaten/kota minimal memiliki Sekolah Rakyat. Soal pendanaan dan lain-lain kita tunggu arahan dari presiden. Kalau tadi disebut pak Budiman ada swasta dan lain-lain namun masih harus tunggu arahan presiden, sepenuhnya atas persetujuan presiden. Juli 2026 bisa kita mulai, sekarang kita identifikasi," pungkasnya.

(anl/ega)