Zulhas Isi Materi di Retret, Minta Kepala Daerah Jaga Harga Bahan Pokok

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sejumlah materi kepada kepala daerah di Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah. Zulhas menyampaikan materi bertema 'Mewujudkan Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani'.

Menurutnya, materi tersebut penting untuk dipahami seluruh kepala daerah. Sebab swasembada pangan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Mengisi materi (di Retreat Kepala Daerah) tentang visi Indonesia swasembada pangan," kata Zulhas di Magelang dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, Ketua Umum PAN ini berpesan agar setiap kepala daerah mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok (bapok) khususnya di Bulan Ramadan. Hal itu untuk mencegah harga bapok melambung tinggi selama Bulan Ramadan dan berpotensi membebani rakyat.

"Iya paling penting saya kira karena bupati, wali kota, gubernur selesai retret langsung hari pertama puasa. Nah, puasa tentu yang perlu diperhatikan terutama ketersediaan bahan pokok," ungkap Zulhas.

"Kan pemerintah pusat nggak bisa sendiri (dalam menjaga harga bapok) masih ada gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi tugas utama begitu kawan-kawan (kepala daerah) selesai pulang ke daerah masing-masing, saya minta betul mengendalikan ketersediaan harga bahan pokok yang sudah kita tetapkan," sambungnya.

Lebih detail dia mencontohkan untuk harga minyak goreng yakni Rp 15.700, bawang putih Rp 38.000, dan daging kerbau Rp 80.000. Menurutnya, kalau harga kebutuhan bapok mengalami kenaikan maka pemerintah daerah bisa melakukan subsidi.

"Jadi harus betul dijaga. Kalau ada kekurangan segera dikoordinasikan. Kalau harga naik kita harus bisa subsidi, apakah transportasinya atau apanya, ada dari anggaran biaya tidak terduga setiap kabupaten. Pendek kata ketersediaan dan harga tidak boleh naik selama Bulan Ramadan," jelasnya.

Selain soal harga bapok, Zulhas juga memberikan pesan agar kepala daerah melakukan pengawasan selama masa panen. Hal ini dibutuhkan agar gabah-gabah petani dibeli seharga Rp 6.500.

"Kedua teman-teman (kepala daerah) sampai rumahnya, panen raya. Petani harus dibeli gabahnya Rp 6.500 saya minta tadi dimandori dan diawasi. Bupati paling tidak rapat 2 minggu sekali dengan kadesnya dengan camatnya dimonitor," kata Zulhas.

Zulhas menegaskan harga gabah tersebut sudah ditetapkan untuk mendorong kesejahteraan petani. Petani tidak boleh menerima harga gabah di bawah Rp 6.500.

"Petani tidak boleh tidak terima Rp 6.500. Gubernur dan bupati sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kita minta kerja samanya ini ada 2 hal penting," tuturnya.

Terakhir, dia berpesan untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan negara dibandingkan kelompok atau partai.

"Kepentingan negara di atas kepentingan partai (dan) di atas kepentingan kelompok. Jadi kalau negara memanggil itu nomor satu," tutup Zulhas.

(jbr/dhn)