Strategi Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta -

Langkah-langkah efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan tantangan signifikan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia berupa terbatasnya hari operasi kapal pengawas yang bertugas mencegah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan ancaman terus-menerus yang ditimbulkan oleh kapal-kapal lokal dan asing yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal, kendala ini menimbulkan kekhawatiran tentang cara mempertahankan pengawasan yang efektif dengan terbatasnya hari operasi kapal pengawas.

Namun, langkah efisiensi anggaran tersebut tentu perlu melahirkan inovasi. Alih-alih hanya mengandalkan metode tradisional seperti patroli rutin, Indonesia harus mengadopsi strategi out of the box yang memaksimalkan efisiensi sumber daya yang tersedia. Kuncinya terletak pada pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan alokasi sumber daya yang strategis untuk memastikan bahwa meskipun hari patroli lebih sedikit, perairan negara ini tetap berada di bawah pengawasan.

Pengawasan Alternatif

Kapal patroli sangat penting untuk dalam penegakan hukum di laut, tetapi dengan berkurangnya hari patroli, risiko penangkapan ikan IUU yang tidak terdeteksi meningkat. Metode patroli tradisional yang mengandalkan kehadiran fisik mahal karena biaya bahan bakar, perawatan, dan personel. Namun, di era keterbatasan anggaran, perubahan strategi diperlukan yaitu strategi yang memprioritaskan patroli berbasis intelijen, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengintegrasikan metode pengawasan alternatif.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) adalah alat penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya pilar pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketergantungan yang berlebihan pada data VMS dapat menjadi masalah, karena bergantung pada kapal yang bersedia mengirimkan posisi mereka. Banyak kapal penangkapan ikan IUU Fishing menonaktifkan atau memanipulasi sistem pelacakan mereka untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, metode alternatif harus melengkapi sistem ini.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah perluasan penggunaan citra satelit dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk kesadaran domain maritim waktu nyata. Satellite-based Synthetic Aperture Radar (SAR) berbasis satelit dapat mendeteksi kapal bahkan dalam kondisi cuaca buruk dan selama operasi malam hari. Dengan melakukan referensi silang citra satelit dengan data VMS, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan dan mengoptimalkan hari patroli terbatas mereka dengan menargetkan titik-titik tertentu yang menjadi pusat aktivitas illegal fishing.

Selain itu, analisis prediktif berbasis intelijen dengan memanfaatkan AI dapat memproses data historis tentang pola penangkapan ikan IUU, kondisi cuaca, dan migrasi musiman ikan untuk memperkirakan di mana aktivitas ilegal paling mungkin terjadi. Pendekatan berbasis intelijen ini memastikan bahwa setiap misi patroli didasarkan pada target dengan probabilitas tinggi, bukan menyisir lautan sehingga menjadi tidak efisien.

Saat kapal patroli maritim berlabuh, aset pengawasan lainnya harus mengisi kekosongan tersebut. Penggunaan pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehicles/UAV) atau teknologi drone yang dapat memberikan pengawasan berkelanjutan di area strategis, yang mencakup sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanpa menimbulkan biaya operasional yang tinggi. UAV yang dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan pencitraan termal dapat mengidentifikasi kapal yang tidak terdaftar, melacak pergerakannya, dan menyampaikan data waktu nyata kepada aparat penegak hukum.

Serupa dengan itu, stasiun radar pesisir dapat diperluas dan diintegrasikan dengan pengawasan udara dan pemantauan satelit. Meskipun stasiun-stasiun ini terutama memantau aktivitas di dekat pantai, jangkauannya dapat diperluas melalui kerja sama dengan mitra regional, termasuk negara-negara tetangga dengan kepentingan keamanan maritim bersama. Dengan membuat perjanjian berbagi informasi, Indonesia dapat membangun jaringan pengawasan kelautan dan perikanan yang lebih komprehensif yang tidak hanya bergantung pada patroli yang dijalankan pemerintah.

Melibatkan Masyarakat

Garis pantai Indonesia yang luas merupakan rumah bagi banyak masyarakat nelayan yang berinteraksi setiap hari dengan aktivitas maritim. Melibatkan masyarakat dalam hal ini Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) sebagai garis pertahanan pertama terhadap penangkapan ikan IUU merupakan strategi yang berbiaya rendah dan berdampak besar. Melalui program pelatihan terstruktur, Pokmawas dapat dibekali dengan teknik pengawasan dasar, seperti mengenali metode penangkapan ikan ilegal dan mengidentifikasi kapal asing yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menyediakan aplikasi seluler dan hotline khusus yang dapat digunakan untuk memungkinkan nelayan dan penduduk pesisir melaporkan aktivitas mencurigakan secara langsung. Pengawasan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat ini dapat membantu aparat penegak hukum memprioritaskan hari patroli terbatas mereka dengan mengarahkan awak kapal pengawas yang tidak patroli karena terbatasnya hari operasi tersebut ke daerah-daerah dengan potensi pelanggaran kelautan dan perikanan yang tinggi.

Ketakutan bahwa pengurangan hari patroli akan menyebabkan penangkapan ikan ilegal yang tidak terkendali dapat dipahami. Namun, dengan mengadopsi ekosistem pengawasan cerdas, di mana teknologi satelit, analitik berbasis AI, UAV, keterlibatan masyarakat, dan penyebaran kapal strategis bekerja secara bersamaan, Indonesia dapat terus menegaskan kendali atas perairannya meskipun dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pendekatan yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis intelijen tidak hanya mengimbangi efisiensi anggaran tetapi dapat membuat pengawasan kelautan dan perikanan lebih efektif daripada sebelumnya. Dengan beralih dari patroli dengan menghadirkan langsung kapal pengawas ke lokasi berpotensi pelanggaran IUU Fishing ke strategi yang tepat sasaran, Indonesia dapat memastikan bahwa perairannya tetap terlindungi, mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa, meskipun dengan terbatasnya hari patroli, pengawasan kelautan dan perikanan tidak pernah berhenti.

Yogi Putranto Analis Senior Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran)

Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

(mmu/mmu)