Ragam Komentar Parpol soal PDIP Dukung Pemerintah Tanpa Berkoalisi

Jakarta -

PDI Perjuangan disebut-sebut akan ikut mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meski tidak berkoalisi. Sikap PDIP tersebut direspons partai-partai parlemen.

Sikap PDIP tersebut sebelumnya diungkap oleh Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Muzani menyebut Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan tetapi tetap dalam posisi di luar koalisi.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Muzani mengatakan PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju meski siap memperkuat pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, Ketum PDIP itu disebut mendukung kebijakan yang berfokus pada rakyat.

"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tetap di luar). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap, agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," ungkapnya.

Bagaimana respons partai di parlemen terkait sikap PDIP?

PKB Hormati

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jazilul memandang keduanya berdiskusi sebagai sahabat baik.

Di sisi lain, PKB menghormati sikap Megawati yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi. Menurutnya, sikap yang diambil Megawati dewasa dan bijaksana.

"Pertemuan ini memiliki makna yang penting bagi kebersamaan dan dinamika politik Indonesia ke depan, maka kami sangat menghormati sikap Ibu Megawati yang akan memperkuat pemerintahan di luar koalisi," kata Jazilul, Kamis (10/4).

"Hemat kami, sikap memperkuat pemerintahan tanpa masuk koalisi, kami nilai sebagai sikap yang dewasa, bijaksana dan simpatik," sambungnya.

PKS Puji Megawati

PKS juga turut merespons keputusan PDIP yang disebut akan memperkuat pemerintahan meski tidak berkoalisi. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengaku tak masalah PDIP akan masuk atau tidak di pemerintahan Prabowo.

"Masalah (PDIP) di luar atau di dalam pemerintahan, tidak masalah," kata Mabruri kepada wartawan, Kamis (10/4).

Mabruri juga memuji sikap Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tetap memberikan dukungan ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(PDIP) di luar atau di dalam pemerintahan tidak masalah," kata Mabruri.

Mabruri mengatakan keputusan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo tanpa berkoalisi merupakan sikap yang baik. Menurutnya, memang saat ini diperlukan kerja sama semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah.

"Sikap yang baik dari Bu Mega. Kondisi Indonesia sekarang memang perlu semua pihak berkolaborasi menyukseskan program pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya.

NasDem Sebut Prabowo Pelobi Ulung

Politikus NasDem Bestari Barus menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bestari menilai Prabowo merupakan pelobi ulung.

"Pak Presiden Prabowo ternyata juga boleh disebut sebagai pelobi ulung. Mudah-mudahan, lawatan-lawatan beliau ke negara sahabat juga membuahkan hal-hal baik bagi negeri ini," kata Bestari kepada wartawan, Kamis (10/4).

"Beliau pasti ulung juga dalam lobi internasional," sambungnya.

Bestari mengatakan masyarakat menaruh harapan untuk Indonesia lebih baik setelah adanya pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dia mengatakan pertemuan itu menunjukkan iktikad baik Prabowo dalam merangkul para tokoh bangsa.

"Kita semua tentu menaruh harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Pak Presiden Prabowo telah menunjukkan iktikad terbaiknya dengan merangkul seluruh potensi bangsa bersama membangun negeri ini," ujarnya.

"Tentu pulalah bahwa keberadaan Pak Presiden Prabowo tidak hanya menyatukan seluruh potensi dalam negeri. Namun juga kita berharap dan menyemangati beliau untuk hadir sebagai figur pemimpin bangsa yang mampu dan juga piawai di pergaulan internasional membawa misi besar untuk kesejahteraan anak-anak bangsa," lanjut dia.

Bestari juga mengapresiasi pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada Prabowo. Menurutnya, berada di dalam atau luar pemerintah tak menjadi masalah.

"Jadi, bersama atau di luar pemerintahan itu tidak perlu dipersoalkan. Karena tentunya semua kita baik secara pribadi maupun kelompok atau organisasi pastilah ingin berbuat dengan cara-cara yang patut agar negeri ini menjadi lebih baik ke depan. Semakin kita bersatu tentu akan semakin kuat," tuturnya.

Respons Golkar

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sarmuji mengaku menghormati sikap Megawati yang mendukung pemerintah Prabowo tanpa berkoalisi.

"Kami menghormati sikap politik Bu Mega (mendukung tapi tak koalisi)," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (10/4).

Sarmuji menilai berada di dalam atau luar pemerintah tetap dapat berkontribusi untuk negara. Menurut dia, setiap partai memiliki jalan masing-masing untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain, seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah," ujarnya.

PAN Sebut Tak Janggal

Waketum PAN Eddy Soeparno turut menyambut baik sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memperkuat pemerintah Presiden Prabowo Subianto meski tidak berkoalisi. Eddy menilai sikap tersebut merupakan bentuk dukungan Megawati kepada Prabowo dalam membangun Indonesia.

"Menurut kami, itu adalah bentuk dukungan dari Ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah, yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu-membahu," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Menurutnya, sikap Megawati yang mendukung pemerintah tanpa menempatkan kadernya di kabinet merupakan hal yang wajar terjadi. Dia kemudian menyinggung hal itu pernah dilakukan oleh partainya.

"Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahnnya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet," jelasnya.

"Bentuk dukungan tersebut juga telah dilakukan oleh PAN sebelumnya, ketika mendukung Pak Jokowi dan di bagian akhir periode pertama dan kedua beliau, kita tidak menempatkan kader kita di kabinet, sampai dengan bergabung Pak Zulkifli Hasan bergabung tahun 2022 sebagai menteri dalam kabinet," sambungnya.

Dia pun menegaskan posisi di dalam maupun di luar pemerintah bukan suatu kejanggalan. Terpenting, kata dia, ialah dukungan yang diberikan demi kebaikan Indonesia.

"Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan, tetapi sebuah norma yang memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga," tuturnya.

"Karena dukungan itu bukan berarti serta-merta harus masuk kabinet, tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama," imbuh dia.

(wnv/wnv)