Pemkab Bogor Siap Bentuk Koperasi Merah Putih: Tengkulak Masih Hantui Petani

Bogor -

Pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyambut baik hal tersebut.

"Saya dengan Pak Rudy Susmanto (Bupati Bogor) menyambut baik langkah tepat yang diambil Pak Presiden Parabowo Subianto. Tentunya kabar baik ini menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat yang berada di 416 desa, 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor," ujar Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, pembangunan koperasi tersebut selaras dengan visi dan misinya bersama bupati. Dia berharap kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa berkurang.

"Tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jelas, seperti yang disampaikan pak Budi Arie Menteri Koperasi, yakni untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa. Dan ini sangat selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor," kata Jaro Ade.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data kependudukan nasional, lebih dari 40% persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Maka langkah tersebut salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

"Fakta yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang terlilit utang pinjaman online (pinjol), tengkulak yang masih menghantui para petani, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa," uangkapnya.

Dengan hadirnya koperasi tersebut, Jaro Ade berharap masalah di desa yang kompleks bisa teratasi. Dia juga meminta agar pemerintah pusat memberi keleluasaan pemerintah daerah mengelola potensi wilayahnya.

"Harapan besar kami, semua persoalan itu bisa teratasi oleh kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga meminta dan berharap kepada pemerintah pusat, kami pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menggali setiap potensi yang ada di desa masing-masing," ucapnya.

Jika desa diberi keleluasaan, lanjut Jaro, tentunya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di tiap desa akan lebih maju dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Di antaranya menghidupkan potensi pariwisata yang ada di desa, pelaku UMKM, pertanian, dan peternakan.

"Bila perlu Bumdes juga diberi keleluasaan untuk menjadi agen gas LPG 3 kilogram dan RT juga bisa diberdayakan menjadi distributor agar tidak ada lagi kejadian kelangkaan gas 3 kilogram di masyarakat. Saya mantan kepala desa, saya paham betul kebutuhan pemerintah desa, jadi sudah tepat kebangkitan koperasi untuk kesejahteraan masyarakat," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa. Koperasi itu untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa tersebut.

"Baru saja kami selesai ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, pesertanya banyak tadi. Ada Menteri Koperasi, BGN, Menteri Desa, Menteri Pertanian, BUMN, ada juga Himbara, Kapolri, Menhan. Banyak sekali pesertanya," kata Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3).

"Satu yang diputuskan adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa," lanjut Zulhas.

Zulhas menyebut pemerintah akan mengoptimalkan Dana Desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

"Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp 3-5 miliar. Kan kita ada Dana Desa Rp 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar," jelasnya.

(rdh/lir)