5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Prioritas PSN diarahkan pada pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan transportasi. Adapun dari keseluruhan proyek, kluster konektivitas menjadi yang terbanyak dengan total 74 proyek.
PSN 2026 terbagi dalam sejumlah kluster utama. Kluster kawasan mencakup 52 proyek, disusul kluster bendungan sebanyak 41 proyek. Kluster energi terdiri dari 21 proyek, sementara kluster air dan sanitasi memuat 10 proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, terdapat delapan proyek dalam kluster irigasi, tujuh proyek dalam kluster yang berasal dari arahan langsung presiden, serta masing-masing dua proyek di kluster perumahan, pertanian, dan teknologi.
PSN tersebut tersebar di berbagai wilayah dengan 155 proyek berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 55 proyek di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan proyek-proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
"PSN mencakup berbagai kluster dan penjabaran konkret dari RKP tahun 2026, seperti kluster air, sanitasi, energi, kluster konektivitas, kluster kawasan, pertanian, perumahan, serta teknologi," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Selain PSN yang bersifat infrastruktur, pemerintah juga menggarap proyek-proyek prioritas nasional lainnya yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi.
Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, kartu kesejahteraan, kartu usaha afirmatif, pengelolaan sampah terpadu, integrasi jaringan Palapa Ring, serta bantuan rumah swadaya.
Rachmat menambahkan seluruh prioritas ini dirancang berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dan disesuaikan dengan tantangan pembangunan saat ini.
Penetapan proyek sebagai PSN dilakukan melalui sejumlah kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2024, yakni kesesuaian dengan prioritas nasional, tingkat kesiapan proyek (readiness), dampak ekonomi dan sosial, serta kelayakan finansial.
"Daftar ini akan terus dikawal agar mendukung percepatan dan kesinambungan pembangunan nasional," ucapnya.
Sebagai bagian dari Prioritas Nasional 3, pemerintah menargetkan rasio stok infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat mencapai 48 persen pada 2026. Hal ini akan didorong melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, peningkatan konektivitas digital, serta transisi energi listrik.
Pemerintah juga menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen melalui percepatan penguatan sektor UMKM dan koperasi.
"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2045, kita perlu memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif, inklusif, dan akuntabel," kata Rachmat.
(del/agt)
