CNN Indonesia
Selasa, 15 Jul 2025 10:50 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah disarankan untuk mencontoh negara maju dalam mengatasi permasalahan truk dengan dimensi dan muatan melebihi ketentuan (Over Dimensionand Over Load/ODOL).
Pengoperasian truk ODOL dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu, membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu mengatakan bahwa saat ini sistem logistik di Indonesia masih bergantung pada pengoperasian truk bermuatan penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dominasi angkutan jalan di Indonesia 80 persen pasar freight (pengiriman barang) via Full Truck Load(muatan truk penuh) dan ketergantungan pada truk untuk distribusi barang, terutama e-commerce dan manufaktur, membuat masalah ODOL lebih kompleks dibandingkan negara dengan infrastruktur kereta api lebih maju," kata Yannes dikutip dari Antara, Selasa (15/7).
Negara-negara maju tersebut yang dimaksud Yannes adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa umumnya sudah mengoptimalkan pemanfaatan kereta api untuk pengangkutan barang dalam jarak jauh, sehingga beban pengangkutan menggunakan truk tidak terlalu dominan.
"Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat sudah mengatur sistem logistik jarak jauh dengan mengoptimasi sistem infrastruktur kereta api yang lebih maju," ucap Yannes.
Menurut Yannes, negara maju tersebut memanfaatkan dukungan teknologi dan sistem terpadu untuk mengefisienkan pengawasan dan pengenaan sanksi terkait pengoperasian truk ODOL.
"Eropa memberikan denda dihitung berdasarkan kelebihan muatan per ton dan jarak tempuh, dan pelanggar berulang akan kena sanksi ganda dan pencabutan izin operasi. AS pakai sensorWeigh-in-Motion(WIM) terintegrasi dengan GPS dan basis data kepolisian, truk ODOL otomatis ditilang viae-ticket," ujarnya.
Sementara itu, Jepang menggunakan sistem mengatur batas muatan maksimum kendaraan pengangkut berdasarkan jenis jalan, seperti jalan nasional dan lokal.
"Mereka juga mewajibkantracking system(sistem pelacakan) untuk truk barang," tutur Yannes.
Yannesmenjelaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu mulai berinvestasi untuk membangun sistem logistik multimodayang terintegrasi serta menggunakan dukungan teknologi dalam pengawasan lalu lintas kendaraan pengangkut barang guna menyelesaikan masalah truk ODOL.
(antara/mik)