Menkop Siapkan Mitigasi Risiko Terkait Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah menyiapkan mitigasi risiko untuk menghadapi tantangan dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Mitigasi risiko dibutuhkan sebagai langkah dini untuk meminimalisir tingkat kegagalan dari pengelolaan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih ketika sudah berjalan.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyadari ada delapan tantangan utama dalam proses pembentukan Kopdes Merah Putih. Atas dasar hal itulah, kata Budi, diperlukan strategi agar operasional Kopdes Merah Putih berjalan baik.

"Pembangunan Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini kita percepat tapi untuk operasional kita harus hati-hati dan tidak menghilangkan aspek prudent termasuk menyiapkan mitigasi risiko," kata Menkop Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) Kemenkop dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).

Budi menerangkan delapan tantangan utama yang menjadi fokus dari Kemenkop untuk ditangani yaitu pertama, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih rendah.

Tantangan kedua yaitu adanya persepsi negatif publik terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah dan pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ketiga, koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Kemudian, keempat adalah skala ekonomi dan potensi di setiap desa berbeda-beda. Lalu kelima adalah kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di setiap desa berbeda-beda.

"Tantangan terberat kita adalah rendahnya SDM sehingga banyaknya pelanggaran - pelanggaran di koperasi karena tidak kredibelnya pengelola koperasi dan masih terbatasnya pengetahuan mereka," ucap Budi Arie.

Selanjutnya tantangan keenam yaitu kemungkinan adanya elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan Kopdes Merah Putih. Ketujuh yaitu kemungkinan adanya fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional. Lalu terakhir tantangan koperasi ke depan.

Budi menerangkan Kemenkop sudah menyiapkan mitigasi risiko untuk menjawab semua tantangan utama tersebut yakni dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam rangka monitoring dan evaluasi. Selain itu juga melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola Kopdes Merah Putih melalui pelatihan dan pendampingan secara integratif dan berkelanjutan.

"Kita akan menggunakan sistem (teknologi) untuk memitigasi risiko kerugian atau fraud dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Saya optimis kalau sistem diperkuat masalah fraud bisa diatasi sehingga peningkatan SDM, sistem pengelolaan dan kelembagaan koperasi menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan," ungkap Budi Arie.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan salah satu yang paling disorot publik terkait Kopdes Merah Putih adalah tumpang tindihnya dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menjawab hal itu, Ferry memastikan keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan BumDes tapi justru akan menjadi mitra kerja dalam memperkuat perekonomian desa.

"Kami sudah memitigasi dan potensi risiko yang banyak dikhawatirkan banyak pihak terutama dalam hal penyaluran modal kerja. Ini ada mekanisme yang akan diikuti oleh Kopdes/Kel Merah Putih dan dari Kemenkop juga akan mendampingi mereka untuk menjalankan kegiatan operasionalnya," kata Ferry Juliantono.

Melalui penguatan SDM, kelembagaan dan sistem, Ferry meyakini Kopdes Merah Putih akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, kata Kopdes, ini juga akan memangkas peran tengkulak/ middleman, pinjaman online dan rentenir sehingga keuntungan Kopdes Merah Putih dapat dioptimalkan untuk peningkatan ekonomi anggotanya.

"Kita sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak termasuk dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga dari awal potensi fraud atau miss management. Berdasarkan Fisibility Study, Kopdes/ Kel ini cenderung akan untung," katanya.

DPD RI Dukung

Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi memastikan bahwa seluruh anggota DPD dari 38 Provinsi mendukung penuh pembentukan Kopdes Merah Putih. DPD RI juga mengapresiasi semangat dari pemerintah untuk mengembalikan ruh koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian nasional berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

"Kami dari DPD sangat mendukung dan ingin tahu seperti apa koperasi yang digagas oleh Presiden ini. Kami di masing - masing daerah semuanya siap mendukung mulai dari pembentukan hingga pengawasan," ujar Ahmad Nawardi.

Sementara itu Anggota DPD RI Darmawati A. Gani menambahkan bahwa pemerintah perlu mempertegas mitigasi risiko agar potensi permasalahan di masa mendatang dapat diminimalisir. "Kemenkop juga diharapkan terus melakukan pengawasan agar keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih," ucapnya.

(whn/dhn)