Menjaga Kinerja Pemerintah Daerah Pasca Efisiensi Anggaran

Pasca kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, sejumlah permasalahan muncul di permukaan. Mulai dari badai PHK, alokasi dana pendidikan, keterbatasan membayar gaji pegawai, serta masalah lainnya yang dituding akibat efisiensi anggaran. Netizen pun ramai-ramai menganggap bahwa efisiensi anggaran telah merugikan masyarakat.

Efisiensi anggaran dianggap merenggut mata pencaharian masyarakat. Luapan kekecewaan itu banyak kita temukan di video reels Instagram dengan caption "anaknya makan gratis tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan". Sungguh ironi, alih-alih efisiensi anggaran untuk relokasi akselerasi program prioritas, efisiensi anggaran justru menjadi perdebatan yang kontroversial di jagat maya.

Bukan Hal Baru

Efisiensi anggaran pada dasarnya bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan. Efisiensi bertujuan untuk mereduksi program yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi juga biasanya digunakan untuk me-refocusing anggaran demi membiayai program prioritas. Anggaran-anggaran untuk kegiatan rutinitas dipangkas dan dialihkan kepada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Paling ekstrem, efisiensi anggaran dilakukan melalui penghapusan atau penggabungan lembaga pemerintah atau perangkat daerah.

Efisiensi anggaran yang tepat serta pengelolaannya yang transparan akan menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, Jika efisiensi semata-mata dimaknai sekadar pengurangan anggaran dengan pengelolaan yang serampangan tanpa memikirkan dampak yang akan datang, efisiensi berpotensi mencederai pelayanan publik, memperlambat pembangunan, serta melemahkan kinerja sasaran strategis perangkat daerah. Pada akhirnya, visi-misi kepala daerah tidak tercapai. Imbasnya, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan sebagaimana janji politik kepala daerah.

Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus melalui proses evaluasi dan asesmen yang ketat. Sehingga, efisiensi tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik dan prioritas pembangunan di daerah. Teknik yang digunakan tentu saja bukan teknik efisiensi sapu rata melainkan ada prakondisi mengidentifikasi perangkat daerah yang vital dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah.

Kepala daerah terpilih telah memiliki visi-misi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi-misi, tujuan, dan sasaran dirumuskan berdasarkan kondisi permasalahan di daerah. Tujuan dan sasaran kepala daerah nantinya menjadi instrumen untuk mengatasi masalah dan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat sebagaimana janji politik kepala daerah saat kampanye.

Untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jika dilakukan efisiensi, mampukah pemerintah daerah mewujudkan janji politik kepala daerah? Bukan tidak mungkin, target-target kinerja akan mengalami pelambatan atau bahkan sama sekali tidak tercapai.

Logika penjenjangan kinerja adalah kinerja operasional mendukung tercapainya kinerja kunci, sementara kinerja kunci berkontribusi kepada tercapainya sasaran strategis perangkat daerah. Contoh sederhananya, di level kinerja operasional, pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan serta petugas kesehatan. Kemudian, di level kinerja kunci, pemerintah memastikan bahwa setiap masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan.

Untuk dapat mengakses layanan kesehatan, maka diperlukan kinerja operasional seperti beberapa contoh di atas. Kemudian, untuk mewujudkan sasaran strategis "meningkatnya kesehatan masyarakat" dengan indikator kinerja "indeks kesehatan masyarakat" maka kinerja di level operasional dan kunci harus dapat terpenuhi sesuai target yang ditentukan. Jika kinerja operasional tidak dipenuhi atau tidak maksimal maka mustahil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kinerja-kinerja operasional dan kinerja kunci telah dikaji dan mempertimbangkan menggunakan anggaran tertentu sesuai target kinerja yang ingin dicapai dalam rangka menunjang kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang akan mendorong tercapainya visi misi kepala daerah. Jika kinerja operasional dan kinerja kunci dilakukan efisiensi anggaran, maka dapat dipastikan bahwa kinerja sasaran strategis perangkat daerah akan mengalami pelambatan. Karena itu tadi, anggaran telah ditetapkan untuk kinerja operasional dan kinerja kunci sesuai target yang ingin dicapai.

Kinerja operasional dan kinerja kunci adalah fondasi terwujudnya sasaran strategis dan visi-misi kepala daerah. Karena itu, efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan rencana kerja pembangunan di daerah.

Efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik jika dilakukan dengan cara yang tepat. Misalnya seperti ini. Pemerintah daerah melalui inspektorat, biro/bagian organisasi dan instansi terkait melakukan kajian terhadap perangkat daerah yang tidak memiliki pengaruh penting atau dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setelah dilakukan kajian dan asesmen, perangkat daerah yang sifatnya penunjang dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat digabung dengan perangkat daerah yang serumpun. Langkah ini akan menghemat belanja operasional, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja fasilitas penunjang lainnya. Sehingga, anggaran yang sebelumnya membiayai dua perangkat daerah akhirnya hanya menjadi satu perangkat daerah. Sisa anggaran kemudian dialokasikan kepada program-program strategis yang memiliki dampak langsung ke masyarakat. Efisiensi anggaran seperti ini jauh lebih baik.

Kemudian, efisiensi anggaran juga dapat dilakukan melalui refocusing anggaran. Namun, refocusing anggaran harus melalui proses evaluasi yang sistematis, berkelanjutan dan cermat. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang tidak memiliki dampak apa-apa. Seperti sosialisasi yang berulang, bimtek-bimtek di hotel, perjalanan dinas, serta belanja lainnya yang dinilai tidak memiliki dampak apapun kepada masyarakat.

Jika pun kegiatan-kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan, pemerintah perlu memikirkan cara lain agar tetap menghemat anggaran. Misalnya sosialisasi melalui daring, bimtek daring, koordinasi secara daring, serta pemanfaatan media daring lainnya.

Kemudian, efisiensi anggaran dari aspek pengelolaan sumber daya manusia adalah melakukan pengurangan pegawai yang tidak kompeten. Langkah ini memang cukup ekstrem, namun membiayai pegawai yang tidak cakap dan tidak mampu mewujudkan kinerja organisasi merupakan pemborosan yang terus dibiarkan. Sebut saja pensiun dini. Pegawai yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji pensiun sesuai ketentuan.

Terakhir, inspektorat harus mampu melakukan audit kinerja organisasi. Hasil audit menjadi rekomendasi untuk dilakukan efisiensi atas kinerja yang tidak berkontribusi pada visi misi kepala daerah jangka menengah dan visi misi daerah jangka panjang.