Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tak ke Retret, PKB: Mungkin Bagian Kompromi

Jakarta -

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, merespons instruksi dari Ketum Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan retret di Magelang. Huda menilai mungkin saja hal itu menjadi bagian dari kompromi Megawati ke Presiden Prabowo Subianto.

Huda menyebut setiap partai pasti memiliki kedaulatannya masing-masing. Ia menyebut PDIP yang paling mengetahui terkait keputusan tersebut.

"Ya, partai punya mekanisme dan kedaulatan sendiri untuk mengambil kebijakan. Jadi, saya tidak tahu persis ya, apa agenda-nya apa gitu. tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Huda mengatakan pihaknya menghormati sikap yang diambil oleh partai lain. Kendati demikian, ia menilai mungkin saja keputusan itu juga bagian dari kompromi antara Ketum PDIP Megawati terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kita hormati, kita hargai. Semoga nanti ada jalan solusinya. Mungkin nggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi. Nggak tahu, mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," kata Huda.

Ia mengatakan dinamika akan selalu ada di lapangan. Huda menyebut Presiden Prabowo pasti menginginkan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tentu pasti Pak Prabowo menghendaki semua kepala daerah ya, karena begitu mereka dilantik sebagai kepala daerah, pasti mereka adalah representasi dari publik pemilih di daerahnya masing-masing," ujar Huda.

"Pak Prabowo punya agenda perjuangan di level pusat yang kira-kira harus bersinergi dengan pemerintahan daerah. Pasti Pak Prabowo punya harapan itu. Tapi dinamikanya kan, tentu pasti ada dinamika di lapangan. Karena itu ya kita lihat aja perkembangannya nanti," tambahnya.

Huda lantas menyampaikan jika kepala daerah dari PKB mengikuti kegiatan retret di Magelang secara full. Ia menyebut instruksi bahkan sudah disampaikan sebelum pelantikan di istana terjadi.

"Semua kader PKB ikut, diinstruksikan oleh DPP, untuk mengikuti retret ini. Jadi, karena ini kepala daerah ya, hampir sekitar 60-an kepala daerah dari PKB semua ikut. Setelah kemarin, dua gelombang dikumpulkan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.

"Tiga hari sebelum pelantikan, kita sudah kumpulkan teman-teman, mendapatkan amanah dari Cak Imin, selaku Ketua Umum DPP-PKB. Menjelaskan banyak hal, yang prinsipnya Cak Imin nitip pesan pada teman-teman kepala daerah supaya amanah. Ini waktunya bekerja sepenuhnya untuk agenda kesejahteraan daerah dan mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya.

Instruksi Ketum PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.

Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.

(dwr/taa)