Lantik Pejabat Manajerial, Menteri Wihaji Ingatkan Kerja Tanpa Pencitraan

Jakarta -

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, melantik sejumlah pejabat manajerial di kementeriannya. Hal itu dilakukan sebagai transformasi dalam nomenklatur organisasi dan tata kerja baru.

Pelantikan digelar di auditorium kantor Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (19/2). Dia berharap pejabat yang dilantik ini dapat melaksanakan program-program secara optimal dan sampai kepada masyarakat.

"Dengan nomenklatur baru, harapan saya selalu mengingatkan untuk menciptakan budaya dan cara-cara baru dan segera mendeliver," kata Wihaji dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

Dia mengingatkan jajarannya dan seluruh pegawai untuk melaksanakan budaya baru, meninggalkan budaya lama yang tidak baik. Serta menggunakan cara-cara baru dengan inovatif dan kreatif dalam menjalankan program.

Wihaji mengingatkan kepada jajarannya untuk jangan hanya pencitraan. Namun apa yang disampaikan benar-benar apa yang dikerjakan oleh kementeriannya.

"Kalau hanya pencitraan saya juga tidak mau. Pure murni apa yang kita kerjakan kita sampaikan kepada rakyat kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini kementerian baru, ini nomenklatur baru, ini program baru, ini pakai cara-cara baru," jelasnya.

Adapun yang dilantik yaitu satu pejabat pimpinan tinggi madya, tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pejabat administrator di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN. Pejabat yang dilantik tersebut yaitu Victor Hasiholan Siburian sebagai staf ahli Bidang Hukum, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, dr. Fajar Firdawati sebagai Direktur Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus, Kombes Sunarto sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, dan Kombes Hery Wiyanti sebagai Inspektur Wilayah II, Anggi Miharsa Putri sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pengawasan.

Untuk inspektorat, Wihaji berpesan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di internal Kemendukbangga/BKKBN. Sebab berkaitan dengan nomenklatur baru tersebut untuk melakukan perbaikan.

"Saya ingin pejabat dan semua pegawai percaya diri, tentang keberadaan Kementerian kita, dengan simbol-simbol kita, kekuatan kita, optimisme yang mesti kita miliki, dan kita harus merasa mempunyai. Kalau sudah percaya diri, yakin dan Insyaallah nanti kerjanya enak," imbuhnya.

Setiap program yang dijalankan, lanjutnya, harus mendukung Astacita ke-4 Presiden dan Wakil Presiden yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Serta Astacita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

(rdh/zap)