KPU Bikin Debat Coblosan Ulang Gorontalo Utara, Tak Ada Calon yang Hadir

Jakarta -

Seluruh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tidak hadir dalam debat publik untuk pemungutan suara ulang (PSU). Pihak paslon pun menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka.

Dilansir kantor berita Antara, Minggu (13/4/2025), KPU telah menggelar debat pada Sabtu (13/4) malam pukul 20.00 Wita. Namun tidak ada satu calon pun yang hadir.

Calon bupati nomor urut 1 Roni Imran mengungkap alasan ketidakhadirannya ke debat publik itu. Roni mengatakan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, paslon bisa memilih melakukan kampanye atau debat.

"Kita diberi pilihan dan kesempatan apakah memilih melakukan kampanye atau debat. Sehingga kita memilih berkampanye," katanya.

Alasan kedua, menurut dia, adalah mendukung gerakan penghematan anggaran untuk daerah. Kemudian, kata dia, debat publik seharusnya diperuntukkan oleh calon bupati nomor urut tiga.

"Jika calon bupati tersebut memilih tidak hadir dalam debat, maka kami pun tidak perlu hadir karena sebelumnya telah menyampaikan visi dan misi pada debat publik sebelumnya," kata Roni.

Roni mengatakan cukup menyesali sikap KPU yang tetap menggelar debat. Padahal, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, menurut dia, kampanye dan debat itu dapat dipilih atau bersifat opsional.

"Sekali lagi kami memilih melakukan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran. Jangan sampai gara-gara ini, nanti ada PSU lagi. Apalagi kalau materi debat ternyata sama dengan debat yang telah digelar sebelumnya," kata Roni.

Sementara LO pasangan calon bupati nomor urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Indra Nodu, mengatakan pihaknya menyampaikan pemberitahuan resmi kepada KPU. Isi surat itu terkait alasan ketidakhadiran dalam debat tersebut.

"Kami telah mengirimkan surat resmi ke KPU terkait alasan ketidakhadiran dalam debat publik tersebut," katanya.

Sementara LO paslon nomor urut 3 Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Efendi Dali, mengatakan, sebelumnya, melalui rapat koordinasi telah menyampaikan ke KPU terkait ketidakhadiran dalam debat. Dia mengatakan paslon nomor urut 3 tidak hadir karena efisiensi anggaran dan menghindari potensi gangguan kamtibmas menjelang hari pemungutan suara.

"Tiga hari sebelum pelaksanaan debat publik, kami telah menyampaikan pemberitahuan dan alasan mengapa memilih tidak menghadiri debat," kata Efendi.

"Kami prihatin dengan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap KPU dapat berhemat dan tidak perlu menggelar kegiatan yang terkesan membuang-buang anggaran," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar mengatakan pihaknya sudah melaksanakan debat publik meskipun debat tersebut tidak dihadiri pasangan calon.

"Alhamdulillah kami telah melaksanakan debat publik dengan tidak dihadiri oleh para paslon," katanya.

Menurutnya, paslon nomor urut 2 tidak hadir dengan memberikan alasan secara resmi dan tertulis. Sedangkan paslon nomor urut 1 dan 3, memberikan pernyataan untuk tidak ikut dalam debat yang disampaikan melalui telepon.

Untuk paslon nomor urut 3, kata Sofyan, telah dihubungi langsung pada hari Kamis (10/4) memang sudah menyampaikan bahwa hasil dari rapat partai politik pengusung, mereka tidak mengikuti debat.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H) Bawaslu Fadli Bukoting mengatakan pelaksanaan debat publik merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Pihaknya akan mencermati lebih lanjut berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 tentang kampanye.

(whn/imk)