Kosongnya Dubes RI untuk AS di Tengah Negosiasi Tarif Trump

Jakarta -

Jalan negosiasi dipilih oleh Indonesia usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan implementasi kebijakan tarif resiprokal. Namun di tengah upaya perundingan itu, Indonesia ternyata sudah hampir dua tahun tidak mempunyai Duta Besar definitif untuk Amerika Serikat.

Posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat terakhir dijabat oleh Rosan Roeslani yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Setelah lebih dari satu tahun menjabat, Rosan dipanggil kembali ke Jakarta dan dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 17 Juli 2023.

Di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rosan kemudian diangkat sebagai Menteri Investasi. Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Rosan juga telah ditunjuk sebagai CEO Danantara.

Sementara itu, hingga kini posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat masih belum terisi. Kekosongan ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah upaya Indonesia untuk melakukan negosiasi terkait tarif dagang Presiden Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno angkat bicara mengenai kekosongan jabatan Dubes Indonesia untuk AS itu. Dia mengatakan bahwa jabatan Dubes Indonesia untuk AS masih belum terisi disebabkan karena adanya pergantian pemerintahan.

Havas juga menilai kosongnya kursi Dubes ini tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan tarif AS nanti. Dia meyakini delegasi Indonesia akan mampu bernegosiasi terkait tarif Presiden AS Donald Trump tersebut.

Menurutnya, tim delegasi yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mampu melakukan negosiasi dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pihak AS. Sebab proses negosiasi dilakukan terhadap jabatan yang setara menteri.

"Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya," kata Havas, dilansir Antara, Senin (7/4/2025).

Diketahui, pemerintah Indonesia saat ini telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk menyamakan sikap.

"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Airlangga.

Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, pemerintah menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi.

Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitaslisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," ucap Airlangga.

Kedua, pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

Kemudian keempat, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

"Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas," ujar Airlangga.

(knv/knv)