Dirtylateral Tariff: 'Fair Trade' ala Trump

Jakarta -

Kebijakan tarif resiprokal menjadi "dirty policy" yang dilakukan Amerika Serikat (AS) yang dahulu mempromosikan perdagangan bebas dan friend-shoring tetapi saat ini berubah menjadi negeri tiran. Pada 2 April 2025 yang dinilai Trump sebagai "Liberation Day", ia mengenakan tarif baru untuk berbagai negara. Kebijakan ini akan menjadi katalis negatif bagi perekonomian global di mana berpotensi terdisrupsi hingga 1 persen pada 2025, meningkatkan inflasi global, serta reformat peta geopolitik dan geo-ekonomi baru.

Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sudah bersepakat untuk menjadi satu aliansi pasca Trump mengenakan tarif 25 persen untuk mobil yang tidak dibuat di Amerika Serikat. Sehingga seharusnya ASEAN sebagai satu entitas juga dapat menyikapi tarif resiprokal ini serupa dengan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Timur tersebut. Kebijakan resiprokal ini membuat berbagai negara kawasan ASEAN terkena tarif baru dimana yang tertinggi adalah Kamboja sebesar 49 persen, Vietnam sebesar 46 persen, dan untuk Indonesia terkena sebesar sebesar 32 persen.

Pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif resiprokal yang dikenakan Trump dan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Secara jangka pendek, kebijakan ini akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah yang akan membuat US dollar menguat hingga 2-3 persen; otoritas moneter harus memberikan respons stabilisasi dengan menggunakan cadangan devisa. Apabila melihat kinerja neraca perdagangan 2024, maka surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar US$ 31,04 miliar dan terbesar dari non migas sebesar US$ 51,44 miliar dan pada produk migas Indonesia masih defisit sebesar US$ 20,4 miliar.

Berbagai upaya ini strategis dilakukan agar Indonesia tidak masuk ke dalam fase deflasi spiral di mana terjadi peningkatan PHK, perlambatan daya beli, dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melihat risiko ini, maka pemerintah perlu meredam dampak dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi endogen dengan menjaga daya beli kelompok menengah dan atas serta mengajak masyarakat bangga dan menggunakan produk lokal. Pemerintah juga diperlukan memberikan stimulus pada sektor esensial yang bersifat padat karya serta mendorong relaksasi perpajakan.

Apabila melihat data komoditas penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia dan AS adalah produk garmen, peralatan listrik, alas kaki, minyak hewan dan nabati, dan produk hewan dan air di mana produk tersebut merupakan produk yang sifatnya padat karya tetapi dalam menyikapi tarif resiprokal, pemerintah dinilai perlu mengambil pendekatan kebijakan non tarif untuk menghindari retaliasi dari AS.

Pemerintah perlu menyasar hambatan non tarif produk unggulan Amerika Serikat ke Indonesia seperti pesawat, bahan bakar dan mineral, obat-obatan dan alat kesehatan, alat listrik dan elektronik, propam dan butan cair, kedelai, daging lembu, susu, dan jagung. Berbagai upaya yang dapat dilakukan: melakukan banned ekspor CPO ke AS dengan mengembangkan biodiesel di dalam negeri, melakukan banned impor komoditas susu, jagung, daging lembu yang mana dapat bermitra dengan Selandia Baru (dengan pendekatan gravity theory), membeli produk migas dari Rusia, dan mempercepat local currency transaction, eksplorasi borderless payment, atau pembayaran dengan koin digital (bitcoin) dengan berbagai negara mitra dagang.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah dapat memperluas sektor yang dikenakan DHE seperti: 1) memberikan insentif seperti underlying swap; 2) memberikan fasilitas seperti cash collateral, giro, deposit, dan tabungan dengan imbal hasil yang menarik; 3) menjamin DHE tidak mengganggu gearing ratio. Untuk meningkatkan kepercayaan pasar, Indonesia harus melakukan reformasi birokrasi dan struktural (non ekonomi), mempermudah layanan OSS, memberikan kepastian hukum, menurunkan ICOR, mempercepat GovTech.

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga menjadi preseden yang menakutkan dan berisiko terjadi, maka pemerintah harus mempermudah tahapan buyback emiten saham untuk mencegah penurunan IHSG, mendorong investor domestik untuk membeli saham, dan memberikan kepastian stabilitas sistem keuangan (SSK) dengan memperbaiki strategi komunikasi di bidang ekonomi.

Dari sisi penanaman modal asing (FDI) dari Amerika Serikat juga nilainya cukup tinggi --pada 2024 sebesar US$ 2,82-- seperti Apple, Marlboro, Coca Cola, dan KFC (industri high-tech dan makan minum) maka tarif resiprokal akan membuat perusahaan AS berpikir ulang berinvestasi di Indonesia dan meningkatkan risiko terjadinya PHK.

Maka dari itu, dari sisi perdagangan internasional, pemerintah perlu menguatkan perdagangan dengan negara ASEAN dan melakukan eksplorasi ke pasar non tradisional seperti Afrika dan Pasifik, sedangkan untuk mengantisipasi dampak penurunan penanaman modal asing (FDI), Indonesia dapat menyasar negara dengan populasi aging tinggi seperti Jepang dan Korea Selatan, negara seperti Dubai dan negara Nordik.

Pada dasarnya kebijakan resiprokal Trump merupakan strategi "dirtylateral" karena adanya inkonsistensi AS sebagai negara adidaya dalam periode waktu ini yang menempuh kebijakan konservatif. Sebagai "Big Boy" di kawasan ASEAN, Indonesia perlu mengambil langkah diplomasi ekonomi strategis dengan menggunakan ASEAN sebagai entitas untuk berdiplomasi terkait kebijakan resiprokal Trump.

Indonesia sebagai negara "small open economy" harus mengakui bahwa masih mengandalkan kerja sama multilateral sebagai perlindungan terhadap ekonomi domestik. Pemerintah juga diminta tidak terpengaruh dengan langkah BRICS nantinya apabila melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal Trump ini.

Kebijakan resiprokal Trump seharusnya dianggap sebagai "blessing in disguise" karena secara geopolitik banyak negara Asia yang disasar dari kebijakan tarif ini, maka persaudaraan dan kekerabatan di Kawasan Asia perlu dirajut untuk bersama-sama menghadapi dirtylateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Jonathan Ersten Herawan analis PP ISEI dan Wakakotap II Kajian Kebijakan Publik Kadin

(mmu/mmu)