9 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 30 wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya.
Jumlah tersebut mewakili lebih dari separuh dari total 56 wakil menteri yang telah dilantik dalam kabinet ini.
Fenomena rangkap jabatan di kalangan wamen kembali menjadi sorotan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu serupa pernah mencuat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan mengenai keberadaan jabatan wamen pada periode pemerintahan sebelumnya.
Saat itu, pemohon beranggapan jabatan wamen hanya menjadi alat akomodasi politik bagi tim sukses dan berpotensi memperbesar beban anggaran negara, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi birokrasi.
Dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, Mahkamah menyatakan pengangkatan wamen merupakan kewenangan presiden yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
Pertimbangannya, MK menilai pengangkatan wakil menteri bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja kementerian.
Dari sisi regulasi, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta, maupun sebagai pimpinan lembaga yang didanai APBN/APBD.
Namun, larangan tersebut tidak secara eksplisit mencakup posisi wakil menteri.
Sementara itu, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang pengangkatan komisaris anak usaha BUMN mengatur penunjukan harus mempertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, dan bebas dari konflik kepentingan.
Aturan ini juga tidak secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa secara hukum, rangkap jabatan oleh wakil menteri masih diperbolehkan.
Ia merujuk pada Putusan MK 80/2019 yang menurutnya tidak memuat ketentuan eksplisit yang melarang hal tersebut.
"Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan," ujar Hasan.
Berikut daftar lengkap 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya:
1. Wamen Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk
5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk
8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT PLN (Persero)
9. Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT PLN (Persero)
10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
15. Wamen Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
16. Wamen Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telkomsel
20. Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telkomsel
21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk
26. Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia
27. Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping
29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
(del/sfr)
