B2W Kritik Jalur Sepeda di Jakarta Akan Diperpanjang, Dishub Bilang Begini

Jakarta -

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara terkait kritik komunitas pesepeda Bike To Work (B2W) soal rencana memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 km pada 2025. Dia mengatakan penambahan dan pemeliharaan jalur sepeda dilakukan secara bertahap.

"Jadi dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, semua harus terselenggara dengan baik, baik dari sisi penyediaan jalur sepeda kami terus lakukan pemeliharaan dan penambahan secara bertahap," kata Syafrin di di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).

Syafrin menjelaskan, target pada 2025 untuk panjang jalur sepeda yang harus disediakan sekitar 250 km. Saat ini, lanjut Syafrin, sudah tersedia sepanjang 314 km. Artinya, menurut Syafrin, secara target panjang jalur sepeda sudah terlampaui. Lalu, selanjutnya, hal yang dilakukan adalah memelihara jalur sepeda tersebut secara baik.

Sementara itu, dia juga menanggapi kritikan B2W soal adanya pengadaan kendaraan 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc yang dianggarakan Rp 37,3 miliar. Menurutnya, pengadaan mobilitas untuk pengaturan lalu lintas di Jakarta cukup masif, oleh sebab itu kendaraan dinas operasional juga tetap dilakukan untuk peremajaan.

"Kemudian untuk sektor lain, dari operasional juga harus terpenuhi, termasuk di dalamnya kendaraan dinas operasional. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mobilitas untuk pengaturan lalu lintas di Jakarta cukup masif, oleh sebab itu kendaraan dinas operasional juga tetap kami lakukan peremajaan," ungkapnya.

Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia sebelumnya mengkritik soal rencana Dishub DKI Jakarta yang akan memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 km pada 2025. B2W mempertanyakan soal realisasi pemeliharaan jalur sepeda sebelumnya sejak 2023.

Bahkan, kata B2W, program evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat dicanangkan, dinilai hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggaran.

"Faktanya, sejak tahun 2023 hingga saat ini, tidak ada realisasi penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta. Bahkan program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggarannya," kata juru bicara B2W Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (28/4).

Pihaknya pun mengatakan, saat kebutuhan warga atas jalur sepeda aman diabaikan, justru Dishub DKI menganggarkan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc. Padahal, secara hukum, petugas Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan, mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 43 Tahun 1993.

"Bandingkan dengan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar, selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya," ucapnya.

B2W Indonesia mempertanyakan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan dan keselamatan pengguna jalan non-motor. Mereka menegaskan bahwa bersepeda bukan sekadar gaya hidup, melainkan hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara.

Dalam pernyataannya, B2W Indonesia pun menyerukan:

- Realisasi nyata, bukan sekadar target di atas kertas
- Evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta
- Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

"Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor," tegasnya.

(bel/idn)