5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan dasar perhitungan kerugian Rp99 triliun akibat praktik pengoplosan beras yang marak ditemukan di pasaran.
Angka tersebut, kata Amran, merupakan estimasi potensi kerugian konsumen dalam satu tahun jika tren beras curah yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium terus berlangsung.
"Jadi ini kami mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Kami ambil 268 merek, dari situ 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, dan volume," kata Amran saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Potensi kerugian masyarakat itu Rp99 triliun. Kalau terjadi dua atau tiga tahun, apalagi lima tahun, anda bisa hitung sendiri. Tapi yang jelas, ini merugikan masyarakat," imbuhnya.
Amran mencontohkan perbedaan harga antara beras curah dan beras premium yang dijual di pasaran dapat mencapai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram (kg). Selisih inilah yang menjadi acuan untuk menghitung kerugian secara agregat.
"Kalau beras biasa harganya Rp12 ribu-Rp13 ribu, terus dijual Rp15 ribu, merugi enggak konsumen? Ya sudah, tinggal dikali. Itu yang kita temukan," ujarnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Amran juga menjelaskan praktik ini sudah berlangsung lama dan bukan baru terjadi tahun ini. Ia mengacu pada kasus serupa pada 2016-2017, saat Kementan bersama kepolisian menutup pabrik PT Indo Beras Unggul (IBU) karena persoalan serupa.
"Sebenarnya ini satu tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau lima tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak," kata Amran menanggapi pertanyaan anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Sturman Panjaitan.
Temuan ketidaksesuaian mutu beras juga telah dikonfirmasi oleh laboratorium. Menurut Amran, 13 laboratorium independen digunakan untuk memastikan keakuratan hasil uji, termasuk Sucofindo.
"Bukan kami periksa, Pak. Kami tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa seluruh Indonesia," ujarnya.
Ia juga menegaskan praktik pengoplosan ini pada dasarnya adalah bentuk penipuan karena kualitas beras yang dijual tidak sesuai dengan label kemasannya.
"Sederhananya, kalau emas 18 karat kemudian ditulis mereknya 24 karat, itu penipuan atau oplosan? Ya sudah, terjawab," ujar Amran.
Kementan telah menyurati Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyampaikan data dan temuan tersebut agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.
"Kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, juga menyurat ke Bapak Jaksa Agung, memberikan data-data ini," ucap Amran.
(del/pta)
