Ajak Kolaborasi Daerah, Mensos Yakin DTSEN Akselerasi Penurunan Kemiskinan

Jakarta -

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah. Namun, dengan catatan untuk berkolaborasi pusat dan daerah.

Inisiatif DTSEN tersebut menandai untuk pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.

"Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-sama insyaallah signifikan dalam penurunan kemiskinan," ungkap Gus Ipul, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Gus Ipul menerangkan latar belakang perumusan DTSEN berangkat dari ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Lantaran banyaknya versi daya yang dimiliki oleh masing-masing kementerian/lembaga.

"Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri. Maka itu, Presiden Prabowo titip pesan 'bekerjalah berdasarkan data'. Karena dulu banyak sekali bantuan kita yang tidak tepat sasaran," ucapnya.

Tindakan Presiden Prabowo untuk mewujudkan satu data tunggal terpadu tersebut akan menjadi acuan seluruh pihak dalam menyelenggarakan program kesejahteraan sosial.

"Presiden mengarahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang memiliki data dikonsolidasikan dan dimutakhirkan menjadi data tunggal dan nanti seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda memiliki datu data," paparnya.

Pengelolaan DTSEN dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diberikan mandat oleh Undang-undang untuk mengolah data kemiskinan.

"Ini ilmiah, diurus oleh lembaga yang kredibel (BPS) melalui pengolahan statistik. Data ini bisa dipastikan tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah bapak dan ibu sekalian." lanjut Gus Ipul.

Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran beberapa daerah terhadap potensi peningkatan data kemiskinan setelah penerapan DTSEN. Dalam DTSEN masyarakat akan dikategorikan berdasarkan desil, yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi di setiap kategori desil tersebut.

"Dengan data ini, intervensi kita akan lebih fokus karena ada desil 1 sampai 10. Bukan data masyarakat miskin tok, tapi ini data secara keseluruhan masyarakat Indonesia dan itu ada di desil-desil itu," lanjutnya.

Sementara itu, untuk memastikan data DTSEN tersebut akurat, Gus Ipul menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas sosial untuk turut aktif memastikan proses pemutakhiran data yang dilakukan di setiap daerah.

"Jadi kita ada kewajiban melakukan pemutakhiran data karena setiap hari ada yang wafat, pindah, ada yang meningkat kelasnya dan menjadi dinamis. Oleh karena dinamis itu, kita harus melakukan pemutakhiran," ungkapnya.

Terdapat dua jalur pemutakhiran, yaitu jalur formal dan partisipasi. Jalur pertama, yaitu usulan lewat RT/RW melalui musyawarah desa/kelurahan dan diteruskan ke Dinsos hingga pada proses validasi oleh bupati/wali kota.

Sementara untuk jalur kedua, masyarakat dapat langsung melakukan usulan dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos, jika ditemukan ketidaksesuaian data yang terdapat pada DTSEN nanti.

"Semua orang bisa meluruskan data ini. Buka aplikasi Cek Bansos. di sana ada menu usul-sanggah. Di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya foto rumahnya. Silahkan usul lampirkan foto dan dokumen pelengkap lainnya, nanti akan diproses oleh pendamping PKH dan pihak Kelurahan/desa," kata Gus Ipul.

Proses pemutakhiran dan validasi status kepesertaan bansos akan dilakukan setiap tiga bulan sekali saat DTSEN mulai diaktifkan.

"Jadi setiap tiga bulan sekali mereka penerima Bansos akan dievaluasi oleh sistem apakah untuk selanjutnya masih layak menerima bansos atau tidak. Jadi ini mekanisme pemutakhiran kita," ucapnya.

Selain itu untuk menyukseskan kolaborasi antara Kemensos dengan dinas sosial se-Jawa Timur, Gus Ipul akan secara intens berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih.

"Ke depan saya akan bicara kepada bupati/wali kota, tolonglah anggaran dinsos harus diperhatikan sebagaimana mereka memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya," pungkasnya.

(prf/ega)